SORONG, SatukanIndonesia.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Untuk itu lembaga ini membutuhkan perwakilan rakyat yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, berkualitas dan militan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili.
Jois Kambu, Politisi muda Partai Politik Golongan Karya (Golkar) provinsi Papua Barat Daya menegaskan, bahwa menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hal gampang.
Pasalnya, lembaga DPR bukan tempat untuk mencari pekerjaan, tetapi itu tempat aspirasi masyarakat diperjuangkan.
“Maka membutuhkan perwakilan (legislator) yang benar-benar memiliki kapasitas intelektual yang bagus, dan harus berkualitas,”ujar Jois Kambu kepada SatukanIndonesia.com, Minggu (14/05/2023).
Menurut Jois Kambu yang juga merupakan salah satu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Golkar di provinsi Papua Barat Daya ini, Pemilu di tahun 2024 harus mewujudkan anggota DPR yang berkualitas dan memahami fungsi utama yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
“Menjadi kepuasan dan kebanggaan sendiri dari para konstituen kita. Tidak harus melihat, bahwa dia wakil dari calon kita yang terpilih atau dapil kita. Tetapi kita lihat sejauh mana apa yang diperjuangkan di wilayah kita,”kata Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Papua Barat itu.
Dititik ini, kata dia, peranan partai politik untuk merekrut para kader yang didorong sebagai Anggota dewan sangatlah penting.
“Jadi kawan kawan partai politik merekrut caleg itu tidak cukup harus punya modal sosial, baik, punya logistik yang mantap. Tetapi lebih dari itu harus punya kualitas, dan punya jam terbang yang bagus,”aku Jois Kambu.
Caretaker Ketua KNPI Provinsi Papua Barat Daya ini menambahkan, jujur harus diakui bahwa dampak dari sistem negara yang demokrasinya Liberal itu orang baik, orang jahat, orang cerdas semua punya berpeluang. Namun kata dia, anggota dewan harus cerdas, harus punya kemampuan intelektual yang bagus.
Kenapa demikian, menurut dia, anggota dewan akan berhubungan dengan pejabat birokrasi sudah punya kemampuan.
“Dan jika kita tidak imbangi kawan-kawan di eksekutif, maka kita akan menjadi bagian dari pelengkap daftar hadir dewan pada saat rapat dewan,”pungkas Bacaleg Golkar Papua Barat Dapil VI (Maybrat-Tambrauw) ini dan Ketua DPP KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi ini. [GRW/redaksi]
