Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kebijakan adanya fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang 3 bagi anggota DPR yang terpapar virus covid-19 mendapat komentar dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi).
Lucius Karus yang merupakan bagian dari Formappi menilai kebijakan fasilitas khusus isolasi mandiri untuk anggota DPR RI tidak sensitif dan tidak berempati kepada masyarakat.
Di tengah masyarakat kesulitan mendapat fasilitas kesehatan hingga isolasi, DPR justru memperlihatkan keistimewaan dan kemewahan.
Lucius menuturkan, kebijakan isolasi mandiri untuk anggota dewan ini justru akan merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPR.
“Saya kira sih permintaan maupun kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota DPR yang terus saja muncul di tengah situasi krisis yang dialami banyak warga masyarakat lain merupakan kebijakan yang merusak citra dan kepercayaan publik pada DPR,” kata dia kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Kebijakan penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang terus berulang, menurut Lucius, malah memperlihatkan wakil rakyat menantang rakyat sendiri.
Baca Juga: Anggota DPR yang Terpapar Covid-19 Dapat Fasilitas Isoman di Hotel Bintang 3
“Ini kan sangat tidak mencerminkan roh lembaga parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan. Dengan Kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita,” ujarnya.
Lucius menduga fasilitas isolasi mandiri ini bentuk ketidakpedulian Sekjen DPR pada citra lembaga tersebut.
Kesekjenan DPR memang bukan lembaga politik yang peduli kepercayaan publik sebagai modal politik. Kesekjenan, lanjut Lucius, hanya berpikir bagaimana melayani dan membuat senang anggota dewan.
“Saya menduga kalau kebijakan ini murni inisiatif Sekjen, maka mungkin saja ini adalah cara seorang pelayan menyerangnya majikannya yakni anggota DPR. Apalagi baru-baru ini kritikan untuk sekjen juga disuarakan karena posisinya yang merangkap Komisaris BUMN,” ujarnya.
Lucius meminta pimpinan DPR tidak cuek saja terhadap kebijakan atau keistimewaan yang merusak kepercayaan publik.
“Pimpinan DPR yang menjadi pucuk tertinggi koordinasi di DPR harus bersikap atas kebijakan-kebijakan kesekjenan yang merusak citra parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pimpinan jangan pura-pura cuek, pura-pura tidak peduli dengan kebijakan kesekjenan yang justru menggerogoti trust publik kepada parlemen,” tegasnya.
Menurut Lucius, kalau DPR membiarkan kebijakan tersebut, bisa muncul dugaan sebagian elite di parlemen terlibat design fasilitas khusus tersebut.
“Kongkalingkong itu mungkin saja merupakan modus bisnis karena fasilitas-fasilitas khusus anggota DPR ini bicara soal pengadaan proyek. Semakin banyak proyek, semakin banyak keuntungan. Lagi-lagi wajah tak peduli DPR terlihat jelas.” ujar Lucius.
Selain itu, rentetan fasilitas khusus anggota dewan ini, kata Lucius menegaskan DPR tidak fokus memikirkan rakyat melalui peran dan fungsinya. Sejak awal, mereka memikirkan bagaimana mendapat pelayanan terbaik untuk diri sendiri.
“Pemerintah dibiarkan bekerja sendiri, mendapatkan kritikan langsung dari publik atas kebijakan yang dianggap tak relevan. Sementara DPR justru enggak jelas apa kerjanya untuk mengawasi dan menyumbang ide bagi kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah,” pungkasnya. (FA/SI).
