Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya penerapan kebijakan satu peta sebagai langkah awal dalam menyelesaikan beragam konflik agraria di Indonesia.
“Ya ini teman-teman dari koalisi agraria, bersama beberapa organisasi yang memperjuangkan reformasi agraria itu memberikan beberapa aspirasi terutama kasus-kasus agraria yang lama belum terselesaikan,” ujar Dasco, dikutip Kamis (3/10/2025).
Menurutnya, tumpang tindih kebijakan dan data sering kali menjadi penyebab rumitnya penyelesaian persoalan agraria. Karena itu, DPR bersama para pegiat reforma agraria sepakat bahwa kebijakan satu peta harus segera diwujudkan.
Ya itu tadi satu penyelesaian pertama ada keinginan untuk kita mempunyai satu peta sehingga kemudian tidak ada tumpang tindih dan satu persepsi mengenai masalah advokasi dan lain-lain,” jelasnya.
Selain kebijakan satu peta, DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria yang akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait penyelesaian konflik lahan.
“Selain memang DPR sudah membentuk Pansus reforma agraria, kita juga sepakat kemarin bahwa kita mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reforma agraria sehingga permasalahan yang lama cepat diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto menuntaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat,” imbuhnya.
Dia memastikan, DPR akan mengawal kebijakan ini sembari mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria di bawah komando presiden.(***)
