Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pembangunan Tugu Sepeda yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dana dari pihak ketiga atau swasta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan untuk pembangunan tugu sepeda, dana yang dianggarkan sebesar Rp 800 Juta.
“Tugu sepeda ini dapat anggaran dari kewajiban pihak swasta, pihak ketiga. Kemudian nilainya itu kurang lebih 28 miliar, termasuk tugunya yang 800 juta, termasuk pembangunan 11 koridor sepeda yang dibangun secara permanen di Sudirman-Thamrin, kata Riza di Balai Kota, Kamis (8/4/2021).
Ia menyebut, dana Rp800 juta yang dikeluarkan itu telah melalui berbagai kajian.
“Ya semua itu tentang biayanya kan sudah dikaji dan diteliti oleh konsultan, tentu semua mengenai harga ada standar yang memenuhi syarat-syarat tertentu, jadi silakan nanti ditanya oleh konsultan, kenapa biaya Rp800 juta,” ungkap Riza.
Lebih lanjut, ia mengatakan, harga tersebut juga sebagai bentuk menghargai para seniman yang telah menghasilkan karya seni.
Menurutnya, pembangunan tugu tersebut bakal mempercantik Jakarta.
Ia meyakini bahwa tugu itu bisa menjadi ikon di Jakarta. Selain itu, Tugu Sepeda, kata Riza, dapat menjadi lokasi swafoto yang bagus bagi masyarakat.
“Tentu nanti jadinya akan baik, cantik, menarik dan menjadi ikon di Jakarta, tempat selfie bagi teman-teman milenial, dan ini bentuk penghargaan kita bagi pesepeda,” jelas Riza.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengkritik pembangunan itu.
Gilbert menilai, pembangunan sebuah tugu seharusnya untuk menghormati atau mengenang sosok yang legendaris atas pengorbanannya. Ia justru mempertanyakan rencana Pemprov DKI membangun tugu sepeda.
“Tugu itu dibangun untuk menghormati seseorang atau sesuatu yang legendaris, dengan pengorbanan atau patriotiknya. Apa yang legendaris dari sepeda? Malah justru selalu minta diprioritaskan dan mengambil anggaran dari APBD, bukan meringankan malah membebani,” kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/4/2021).
Ia menyebut Pemprov DKI tidak memahami skala prioritas dalam membuat sebuah kebijakan. Ia juga menilai pembuatan tugu sepeda itu tidak membela kepentingan rakyat banyak.
“Ini akan menjadi catatan buat kita dan masyarakat. Kalau mau buat legacy, adalah dengan kebijakan yang pro rakyat seperti yang dilakukan para gubernur sebelumnya,” ungkap Gilbert. (FA/SI).
