JAKARTA, satukanindonesia.com – Ketua Komite III DPD RI sekaligus senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi sikap Musikus tanah air yang menarik diri dari panggung Pestapora 2025 lantaran sempat disponsori oleh PT Freeport Indonesia.
Filep menilai, tindakan ini menjadi simbol solidaritas dan dukungan atas perjuangan dan gugatan-gugatan rakyat Papua terhadap dampak beroperasinya Freeport.
“Ini adalah kesadaran luar biasa sekaligus bentuk kritik sosial yang sensitif terhadap penderitaan suku Papua atas dampak operasional Freeport. Puluhan tahun Freeport beroperasi sejak kontrak karya awal pada 1967 lalu, suku asli Papua utamanya suku Amungme dan Kamoro masih hidup miskin meski tanah ulayatnya dikeruk habis. Bahkan yang terlihat adalah dampak kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat OAP untuk hidup sehat dan sejahtera di atas tanahnya, di atas hasil SDA yang melimpah. Sungguh miris,”ujar Dr. Filep Wamafma, SH, MHum, Minggu (07/09/2025).
“Anak-anak kita di wilayah pesisir Mimika masih minim kualitas literasi dan pendidikannya, akses kesehatan pun masih sangat butuh diperhatikan. Saya kira gelontoran dana yang disebut Freeport Rp 33,9 Triliun dari 1992-2023 untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya semestinya sudah banyak berdampak, meski tak sebanding dengan besarnya eksplorasi SDA dan kerusakan lingkungan selama ini,”tegasnya.
Lebih lanjut, sebagai pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi seni dan budaya, Filep mendukung musisi-musisi Indonesia yang turut menyuarakan perjuangan rakyat Papua melalui ekspresi seni musik, platform media sosial dan dukungan moral maupun finansial untuk masyarakat Papua.
“Kami sangat apresiasi band-band seperti Sukatani, Efek Rumah Kaca (ERK), The Jeblogs, Negativa, Leipzig, Kelelawar Malam, Rebellion Rose, dan lainnya yang batal tampil, juga band yang tampil dan mendonasikan hasilnya kepada perjuangan WALHI dan rakyat Papua. Saya juga mengapresiasi penyelenggara Pestapora 2025 yang merespons cepat kritik ini dan membatalkan kontrak dengan Freeport, ini semua menjadi simbol penting keberpihakan bersama perjuangan rakyat Papua,”katanya.
Pace yang dikenal aktif melakukan advokasi hak masyarakat adat Papua itu lantas menekankan, kritik terbuka yang mengiringi gelaran pestapora ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas.
Menurutnya, keberadaan perusahaan besar yang mengelola SDA Papua seperti Freeport, BP LNG Tangguh, Genting Oil harus dievaluasi dampaknya bagi masyarakat Papua, apalagi pemerintah berencana memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061.
Perlawanan masyarakat Papua atas perusahaan-perusahaan asing di tanah Papua ini, kata dia, harus didukung masyarakat luas dan didengar pemerintah.
“Kritik-kritik masalah kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, minimnya keterlibatan tenaga kerja OAP, bahkan keterbatasan akses kehidupan yang layak harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret dan segera. Advokasi kami di DPD RI selama ini juga telah banyak disampaikan kepada Kejaksaan dan Kementerian terkait mendesak respons kinerja sebagaimana tuntutan masyarakat dan isu-isu nasional lain yang mengemuka hari ini,”pungkas Filep. [**/GRW]
