JAKARTA, satukanindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu dan segera mengumumkan tersangka kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 kepada Kementerian Agama (Kemenag).
“KPK harus terus dikuatkan agar tidak takut atau ragu untuk mendudukkan pihak yang salah adalah salah, dan yang benar adalah benar,” kata eks penyidik KPK, Praswad Nugraha dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari Disway.id, Kamis, 25 September 2025.
Praswad menegaskan bahwa sudah banyak bukti yang dikumpulkan, dalam kasus korupsi kuota Haji.
Hal ini lah yang membuat publik bertanya-tanya kapan penetapan tersangka dalam kasus ini disiarkan.
Lebih lanjut, Praswad mengingatkan proses penegakan hukum tak boleh terkesan berkompromi dengan faktor lain, yakni politik.
Terlebih, komisi antirasuah sudah menyebut pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, yakni pengambil keputusan tertinggi di Kementerian Agama saat itu.
“Indepedensi KPK akan dipertanyakan apabila setelah sekian panjang proses dilakukan dengan berbagai pihak dimintakan keterangan ternyata pada akhirnya hanya pelaksana lapangan saja yang ditetapkan menjadi tersangka,” tegasnya.
“Seharusnya tidak ada keraguan bagi KPK untuk segera menetapkan siapa pun yang terlibat,” ungkap Praswad.
“Jangan sampai KPK menetapkan tersangka di level pelaksana teknis, hal ini akan mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak gegabah untuk menetapkan para tersangka.
Asep menjelaskan alasannya karena penyidik tengah fokus untuk menelusuri aliran uang terkait dengan jual beli kuota haji tambahan tersebut.
“Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini (penanganan kasus) juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran, kenapa enggak cepat diumumkan (tersangka). Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda, masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 September 2025 malam.
KPK juga menyebut dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag) akan memasuki babak baru.
Dalam waktu dekat para tersangka bakal ditetapkan karena proses yang berjalan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan diumumkan.
Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.
Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih.
Jumlah tersebut masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.
Hanya saja, pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas.
Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Belakangan, pembagian bermasalah itu disinyalir karena adanya uang dari pihak travel haji dan umrah maupun asosiasi yang menaungi ke Kementerian Agama.
Setelah dapat jatah, mereka menjual kuota tambahan tersebut kepada calon jamaah haji.
Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan termasuk Yaqut Cholil Qoumas.
Rumahnya juga sudah digeledah penyidik dan ditemukan dokumen maupun barang bukti elektronik yang diduga terkait.(***)
