Jakarta, SatukanIndonesia.com – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin virus corona untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Pandu mengatakan Jokowi akhirnya sadar mengambil langkah tepat, seiring skema vaksin mandiri alias berbayar menjadi polemik belakangan ini.
“Kalau gratis bukan berarti boleh diloloskan izin darurat uji klinis, harus tetap sesuai prosedur. [Vaksin gratis] itu suatu kemajuan yang luar biasa, saya terima kasih kepada Pak Jokowi akhirnya sadar juga. Jadi sadar kalau memang negara harus hadir dalam menyelesaikan pandemi ini,” kata Pandu dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/12/2020).
Pandu lega akhirnya pemerintah dapat mengamalkan amanat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Sebab apabila pemerintah tetap menerapkan skema vaksin berbayar, menurutnya, pemerintah telah mengkhianati peraturan atau produk hukum yang telah dibuat.
Kendati demikian, Pandu meminta euforia gratis vaksin ini tak lantas membuat pengawasan pengadaan vaksin menjadi kendor. Efikasi atau kemanjuran dan keamanan harus tetap menjadi jaminan penting bagi pemerintah dalam menyuplai vaksin gratis kepada rakyat.
“Kalau masih tidak jelas efikasi dan keamanan ya kita tetap tidak mau. Jadi meskipun gratis kita pengen yang terbaik, gratis dan aman,” kata dia.
Ia pun mewanti-wanti agar efikasi vaksin benar-benar menjadi poin penting pemerintah dalam memutuskan vaksinasi. Meskipun kandidat vaksin asal China, Sinovac, telah didatangkan di Indonesia dengan jumlah 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12/2020) lalu. Namun jika efikasi Sinovac rendah, maka Indonesia tak perlu memaksakan diri untuk memakainya.
“Kalau Sinovac efikasi rendah, ya tidak usah dipakai,” ujar dia.
Dihubungi terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah lebih tegas dan teliti dalam melakukan upaya pengadaan vaksin hingga distribusi vaksin.
“Kami IAKMI apresiasi akhirnya pemerintah mendengarkan suara rakyat, tinggal bagaimana kemudian mengawal pelaksanaannya, karena tentu tidak sesederhana yang dibayangkan,” kata Hermawan dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/12/2020).
Hermawan berharap persiapan logistik, pengadaan yang meliputi khasiat vaksin, proses distribusi vaksin ke setiap daerah, komunikasi publik dan pejabat harus disiapkan secara matang.
Persiapan itu perlu dilakukan guna vaksinasi di tanah air dapat berjalan lancar dan mampu mewujudkan target pemerintah dalam memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona.
“Walaupun bahasanya gratis, tapi tujuan vaksinasi itu harus tercapai. Jangan sampai salah distribusi dan sasaran, sehingga ini membutuhkan diskursus dan pengawasan yang luar biasa,” jelas Hermawan.
Seirama dengan Pandu, Hermawan pun menilai keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal pemberian izin darurat penggunaan vaksin harus tetap dilakukan dengan prinsip transparansi dan independen. Sehingga vaksin yang bakal didistribusikan kepada masyarakat benar-benar menjadi salah satu penolong masyarakat dalam mengentaskan diri di tengah pandemi ini.
Ia pun meminta agar ke depan, kandidat vaksin yang didatangkan ke Indonesia harus memiliki standarisasi efikasi yang baik. Artinya, pemerintah harus mengkaji dan lebih menjalin hubungan dengan beragam produsen vaksin dunia. Agar bilamana kandidat vaksin memiliki keunggulan dari yang lain, maka Indonesia dapat memiliki kursi khusus.
“Karena masing-masing kandidat vaksin memiliki plus minus, maka seharusnya pemerintah menjalin kontak dengan produsen vaksin supaya betul-betul menemukan celah berpeluang untuk diadakan di Indonesia,” kata dia.
Presiden Jokowi akhirnya menyatakan bahwa vaksinasi corona gratis untuk seluruh masyarakat. Artinya, Jokowi menghapus skema vaksin mandiri alias berbayar.
“Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu saya instruksikan kepada seluruh kabinet, kementerian/lembaga, pemda untuk prioritaskan program vaksinasi tahun anggaran 2021,” kata Jokowi.
Skema mandiri tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Kepmenkes HK.01.07/ Menkes/9860/2020 yang diteken Menteri Kesehatan Agus Terawan Putranto pada 3 Desember lalu.
Kepmenkes itu menetapkan dua skema vaksinasi Covid-19, di mana yang gratis dikelola Kemenkes, sementara mandiri alias berbayar dikelola Kementerian BUMN.
Kepmenkes itu juga menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
