Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Forum Petani Indonesia Gelar Refleksi Akhir Tahun 2022 tentang kebijakan impor beras yang selama ini diterapkan guna memenuhi kebutuhan beras di Tanah Air perlu dilakukan evaluasi secara total dan menyeluruh guna menjaga keseimbangan dan ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat dalam negeri.
Menurut Sabil Rachman Ketua Umum Forum Petani Indonesia, beredarnya informasi tentang impor beras pada akhir tahun ini mengagetkan public ditengah produksi pertanian khususnya beras yang tetap menunjukkan peningkatan dan perbaikan, baik kuantitas maupun kualitas.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada hari Rabu, 21/12/2022, BUMN pangan itu akan merealisasikan izin impor secara bertahap. Yaitu, 200 ribu ton sampai akhir tahunn 2022 dan 300 ribu ton lainnya di awal tahun 2023 sebelum masuk musim panen raya.
“Dari 500 (ribu ton), 200 (ribu ton) sudah kontrak. Kalau sudah kontrak biasanya akan terealisasi. Tinggal proses masuk saja,” kata Kabag Humas Bulog Tomi Wijaya yang dimuat CNBC Indonesia, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut Tomi Wijaya mengatakan, pihak Bulog diberikan penugasan, mencari, diterbitkan izin, kontrak mengenai Impor Beras sesuai dengan pesanan yang ada dalam kontrak.
“Diberikan penugasan, mencari, diterbitkan izin, kontrak. Kira-kira gitu prosesnya. Prosesnya sejak diberikan penugasan,” tambahnya.
Oleh karena kebijakan Impor beras yang sangat kontra produktif itulah maka menurut kami dari Forum Petani Indonesia sangat mengusik petani bahkan bisa jadi sangat merugikan petani,’ ujar Sabil Rachman Ketua Umum Forum Petani Indonesia dalam Releasenya yang diterima Media ini, Sabtu, 23/12/2022.
Lebih lanjut, Sabil Rachman yang juga Sekjen Kosgoro 1957 itu mengatakan, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dibawah pimpinan Zulkifli Hasan bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dijabat Komjend Pol. Budi Waseso supaya menaikkan dan memperbesar subsidi sektor pertanian serta melakukan akselerasi terahadap proses dan realisasi KUR sektor pertanian meskipun selama ini sudah memadai.
“Memang selama ini akselerasi terhadap proses dan realisasi KUR dan subsidi sektor pertanian sudah memadai, namun perlu ditingkatkan guna menjamin keseimbangan ketersediaan beras dalam negeri dan harga dipasar antara beras impor dengan beras produksi dalam negeri, jika tidak akan berpotensi mengganggu mekanisme pasar”, ujar Sabil Racman yang juga merupakan Ketua DPP Partai Golkar itu.
Menurut Sabil Rachman yang juga Bakal Caleg Partai Golkar DPR RI dari Sulsel II itu, Refleksi akhir tahun 2022 yang dilakukan Forum Petani Indonesia yang secara khusus Beras sangat urgent dan penting mengingat rentetan kebijakan pemerintah untuk impor beras berlanjut hingga tahun 2023, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar Kementerian Pertanian bisa lebih mendorong peningkatan subsidi kepada petani yang dapat berupa pengadaan bibit dan pupuk kepada petani.
“Kita harus merubah mindset mengenai pemberlakuan kebijakan beras yang selama ini sedikit-sedikit import”, tutur Sabil diakhir Releasenya.
Menurut Sabil, jika kebijakan Impor beras tidak dievaluasi, akan kontra produktif dengan upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berusaha dan berpihak kepada Petani dan kelompok usaha mikro dan kecil termasuk di dalamnya kelompok tani melalui fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR).
“Sebenarnya mengenai upaya mendukung petani, Kementerian Koordinator Perekonomian selama ini telah mengucurkan dana KUR Sektor pertanian dan berhasil dalam mendorong peningkatan produksi hasil pertanian terutama beras”, kata Sabil.
Karena itu, jelas Sabil, menjadi hal yang aneh jika kemudian melakukan import beras, apalagi dalam jumlah yang besar.
Untuk mendukung program Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semua pihak harus merubah mindset atau pola pikir termasuk kebiasaan yang selalu mengutamakan import beras.
“Kita harus merubah mindset mengenai pemberlakuan kebijakan beras yang selama ini sedikit-sedikit import”, tutur Sabil yang merupakan Dosen tetap Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP AN) Jakarta itu.
Terkait dengan kebijakan Airlanngga Hartarto selaku Menko Perekonomian yang berusaha keras untuk memfasilitasi petani melalui KUR bidang pertanian dikaitkan dengan kebijakan komitmen Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah sejalan dan responsif dengan pelaksanan dan peningkatan KUR sektor pertanian.
“Dalam pandangan kami, komitmen Menteri Pertanian yang sangat responsif terhadap peningkatan dan realisasi KUR sektor pertanian sebagaimana arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto”, ujar Sabil Pengasuh Mata Kuliah Ilmu Pemerintahan pada STIP AN itu di akhir Releasnya.(Lambardo Silaban/Redaksi).
