Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima sejumlah nama Calon Direksi dan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026.
Dikatakan, Total ada 16 calon direksi dan 13 calon dewas BPJS Kesehatan yang mewakili unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat.
Nama-nama calon diajukan oleh panitia seleksi yang mewakili unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
Nantinya delapan orang akan dipilih Presiden untuk menggantikan Direksi BPJS Kesehatan periode 2016-2021, yang selesai masa jabatannya 19 Februari mendatang.
Pratikno Menteri Sekretaris Negara mengatakan, panitia seleksi menentukan nama-nama calon melalui proses seleksi, kemudian menyerahkan kepada Presiden tanggal 16 Desember 2020.
Para calon Direksi BPJS Kesehatan adalah Lily Kresnowati, Edwin Aristiawan, Ali Ghufron Mukti, Yulherina, Evi Afiatin, David Bangun, Mahlil Ruby, dan M.Yani.
Kemudian, Andi Afdal, Albertus Kurniadi, Mundiharmo, Arief Witjaksono Juwono Putro, Ari Dwi Aryani, Eddy Sulistijanto, Fachrurrazi, dan Fadlul Imansyah.
Sedangkan calon Dewas yang mewakili unsur Pemerintah; Alexander Zulkarnain, Regina Marina Wiwieng, dan Achmad Yurianto.
Yang mewakili unsur pekerja, Indra Yana, James Sagala, Eduard Parsaulian Marpaung, dan Siruaya Utamawan.
Mewakili unsur pemberi kerja, Tri Andhi Suprihartono, Iftida Yasar, Misbahul Munir, dan Inda Deryanne Hasman.
Mewakili unsur tokoh masyarakat, Ibnu Naser Arrohimi, dan HM Zulfikar.
“Setelah melalui proses panjang dan penuh kehati-hatian, pada tanggal 16 Desember 2020 Panitia Seleksi telah menyampaikan hasil seleksi kepada Presiden,” ujar Pratikno di Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Mensesneg menegaskan, Presiden akan memilih sendiri nama calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah.
Sedangkan calon anggota Dewas dari unsur lainnya sudah diajukan Presiden kepada DPR RI melalui surat tanggal 29 Desember 2020, dan diterima Sekretaris Jenderal DPR RI.
Nantinya, Komisi IX DPR RI akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan, untuk menentukan enam nama yang menjabat Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. (*)
