JAYAPURA, satukanindoneaia.com – Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), Latifah Anum Siregar menyatakan, penyelesaian masalah Papua tak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan, karena konflik yang terjadi telah mengakar dan berlangsung panjang.
Katanya, masyarakat Papua membutuhkan ruang dialog yang mempertemukan berbagai kelompok. Namun, forum yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya masih terbatas.
Hal ini ditegaskan Latifah Anum Siregar dalam dialog publik ‘Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan dan Tantangan Perdamaian di Tanah Papua’ yang diselenggarakan Majelis Muslim Papua, di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 17 September 2026.
Dialog tersebut mempertemukan tokoh agama, masyarakat adat, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, jurnalis, serta berbagai elemen masyarakat untuk membahas persoalan kemanusiaan dan tantangan perdamaian di Papua.
Katanya, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan pemerintah seharusnya dapat berjalan bersama dalam menangani persoalan kemanusiaan dan perdamaian di Papua.
“Jadi sebenarnya kita ini berjalan bersama, bermitra, tidak untuk saling mencurigai, saling memusuhi satu sama lain,”kata Latifah Anum Siregar.
Menurutnya, forum dialog yang inklusif penting untuk memperluas ruang komunikasi antarkelompok di Papua. Berbagai persoalan seperti politik identitas, kondisi orang asli Papua, lingkungan, Otonomi Khusus, dan hutan adat sering kali menjadi persoalan ketika masyarakat menyampaikan kritik atau aspirasi.
“Kalau kita mau maju, kita mau memperbaiki negara ini, kita harus mengkritik, tapi kita juga harus siap maju bersama-sama, ambil tanggung jawab. Jangan saling mencurigai,”ucapnya.
Latifah juga mengingatkan, forum-forum diskusi tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Sambung, menurutnya, tokoh agama, aktivis, akademisi, pemerintah, dan masyarakat perlu mendorong langkah konkret dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan risiko yang ada.
“Kita tidak mau jadi akademisi, aktivis atau tokoh agama yang hanya exercise saja, tapi tidak membuat sesuatu yang konkret dengan tanggung jawab dan risiko yang lebih besar,”ujarnya.
Siregar pun menegaskan, pentingnya keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran. Katanya, tokoh agama maupun aktivis masyarakat sipil tidak cukup hanya menjadi pengamat atau pencatat ketika berhadapan dengan persoalan kemanusiaan.
“Di mana ada nilai kemanusiaan, di situ ada kebenaran yang harus diperjuangkan,”sebutnya.
Latifah mengatakan, hak asasi manusia harus berlaku secara setara bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang. Sebab Hak Asasi Manusia (HAM) di mana pun sama, tidak ada perbedaan.
Di sisi lain lanjut Anum Siregar konflik yang berkaitan dengan perebutan sumber daya dan konflik identitas merupakan dua jenis konflik yang sulit diselesaikan.
Menurutnya, konflik perebutan sumber daya dapat meliputi sumber daya politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun sumber daya alam. Sementara konflik identitas dapat berkaitan dengan agama, budaya, dan etnis.
“Sangat berbahaya kalau kedua konflik itu ada di satu wilayah. Dan kalau kita membaca apa yang terjadi di Papua, fenomena dua konflik itu ada, makanya susah diselesaikan,”kata Latifah Anum Siregar.
Sementara itu Wasekjen Bidang Sosial, Seni dan Budaya Majelis Muslim Papua (MMP) Pusat, La Mochtar Unu mengatakan, agama tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama.
Menurutnya, hubungan vertikal melalui ibadah harus diimbangi dengan hubungan sosial dan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, kata dia, menjadi salah satu nilai penting dalam ajaran agama.
“Sebagus apa pun kamu berdoa sampai dahimu itu hitam, tapi ada orang di sebelah kamu itu susah, ada yang berduka, ada yang korban kekerasan terus-terus kita diam akan hal itu. Pada ajaran agama kita itu semua mengajarkan bahwa kita sebaik dengan sesama,”kata La Mochtar.
Dikemukakannya, umat beragama di Papua perlu membangun dialog lintas agama yang secara khusus membicarakan persoalan kemanusiaan dan keberagaman.
Katanya, semua kelompok agama perlu memiliki kepedulian yang sama terhadap setiap manusia atau ketika berbicara kemanusiaan, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
Menurutnya, persoalan kemanusiaan tidak boleh dilihat berdasarkan identitas kelompok.
“Menurut saya ada orang Papua yang dibunuh, yang jadi korban pengungsian, kita bilang, ah, itu tidak perlu, dia bukan orangnya kita. Di situ krisis kemanusiaan. Kita manusia yang harus punya rasa yang sama,”katanya.
Perbedaan suku, agama, ras, golongan, ideologi, maupun pilihan politik, kata dia, merupakan kenyataan yang akan selalu ada. Karena itu, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan kemanusiaan.
Menurut La Mochtar, umat beragama perlu memiliki kepekaan dan kepedulian yang sama terhadap korban konflik tanpa membedakan identitas maupun posisi seseorang.
“Semua punya frekuensi, semua punya kepekaan, semua punya kepedulian, semua punya rasa yang sama bahwa siapapun dia, mau Papua, mau non-Papua, mau TNI Polri, mau TPNPB, kalau dia meninggal, dia adalah manusia,”ujarnya.
Ia mengatakan setiap korban memiliki keluarga yang terdampak, termasuk anak dan istri yang kehilangan anggota keluarga maupun tulang punggung ekonomi.
Karenanya, La Mochtar mendorong, umat beragama untuk tidak berhenti berbicara mengenai perdamaian. Akan tetapi terus membangun ruang bersama untuk membahas persoalan kemanusiaan di Papua. [***/GRW]
