Jakarta, SatukanIndonesia.com – Iran berjanji akan kembali memenuhi komitmen dalam kesepakatan nuklir jika mereka mendapatkan jaminan keuntungan US$15 miliar atau setara Rp212,8 triliun dari penjualan minyak.
“Kami akan kembali mengimplementasikan penuh kesepakatan nuklir jika ada jaminan US$15 miliar dalam periode empat bulan,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, Rabu (4/9/19).
Araqchi kemudian berkata, “Jika tidak, Iran akan terus mengurangi komitmennya.”
Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan atas tawaran Prancis untuk memberikan lini kredit sebesar US$15 miliar hingga akhir tahun jika Iran mau kembali berkomitmen dalam kesepakatan nuklir yang diteken pada 2015 lalu, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
“Mungkin Eropa bisa membeli minyak dari Iran atau memberikan Iran lini kredit yang senilai dengan penjualan minyak yang menjamin keuntungan minyak Iran, yang dapat berarti semacam presale minyak,” tutur Araqchi seperti dilansir Reuters.
Penjualan minyak yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama Iran memang terpukul sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA dan kembali menjatuhkan sanksi atas Iran.
Perjanjian yang digagas di era Barack Obama itu menetapkan Iran harus membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, jauh dari yang diperlukan untuk mengembangkan senjata nuklir yaitu 90 persen.
Sebagai timbal balik, negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.
Namun, di bawah komando Presiden Donald Trump, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.
Iran pun kembali melanjutkan pengayaan uranium dan mengklaim sudah melewati batas 3,67 persen. AS pun mengancam bakal menjatuhkan sanksi tambahan.
Di tengah kisruh ini, sejumlah negara yang juga menandatangani JCPOA, seperti Jerman dan Inggris, meminta semua pihak untuk tenang dan mendesak Iran tak melanjutkan pengayaan uranium.
Meski Iran mulai terbuka untuk kembali berkomitmen pada JCPOA, Araqchi menegaskan bahwa bakal ada “ketidaksepahaman yang serius mengenai sejumlah agenda” dalam pembicaraan antara negaranya dan negara-negara penandatangan kesepakatan itu ke depannya.(GS)
