JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Guna membumikan nilai-nilai kebangsaan, merawat kebhinekaan melalui pendidikan formal maupun normal, serta untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, kearifan lokal dan character building serta upaya untuk menjaga transparansi informasi publik di Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) bersama Universitas Taruma Negara (Untar), mengadakan kuliah umum di Kampus Untar Jakarta, pada hari Senin, 26/8/2024.
Acara kebangsaan itu dilakukan sebagai bagian dari refleksi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, yang bertajuk “Merawat Komitmen Kebhinekaan” menghadirkan sejumlah narasumber dari ISKA, Rektor Untar dan Pengamat serta Komite Informasu Publik dengan peserta dari berbagai latar belakang, tokoh, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Untuk pembicara dari Untar panitia menghadriakn Rektornya, yaitu Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Adapun pengamat politik kebangsaan menghadirkan Dominique Nicky Fahrizal dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)- dan Dr. Donny Yusgiantoro selaku Komite Informasi Publik.
Dalam sambutannya, Dr. Luky A. Yusgiantoro selaku Ketua Umum Presidium Pusat ISKA, kegiatan terlaksana atas kerjasama antara ISKA dengan Untas dengan menekankan pentingnya merenungkan nilai-nilai kebangsaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan merawat komitmen kebangsaan di era modern sebagai bagian dari refleksi HUT ke-79 tahun RI.
“Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana kita dapat terus merawat komitmen kebangsaan di tengah tantangan saat ini”, ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa.
“Ini bukan hanya sekadar sebuah konsep ideal, tetapi merupakan landasan moral dan etika yang harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa, martabat kemanusiaan adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh setiap elemen masyarakat, termasuk oleh negara”, sambungnya.
Di akhir sambutannya, dia juga menyerukan agar Sarjana Katolik garda terdepan dalam upaya menjunjung martabat kemanusiaan dan mewujudkan kesetaraan.
“Sebagai sarjana Katolik Indonesia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam upaya menjunjung martabat kemanusiaan dan mewujudkan kesetaraan, mengutip apa yang disampaikan Paus Fransiskus bahwa Setiap kehidupan adalah sebuah misi. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama, menyadari bahwa kita adalah saudara dan saudari, semua bagian dari satu keluarga manusia.” Komitmen kebangsaan yang kita rawat hari ini adalah komitmen untuk terus memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan di Indonesia. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79″, tutupnya.
Berbeda dengan Dominique Nicky Fahrizal – Peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti tentang masalah dinasti politik dan transparansi keuangan di partai politik, serta kritik terhadap partai PSI terkait kaderisasi dan transparansi keuangan yang dinilai memburuk sejak pemilihan ketua umum.
“Hasil studi di CSIS menunjukkan bahwa salah satu masalah dalam partai adalah dinasti politik dalam partai dan transparansi keuangan di partai. Sebagai contoh, PSI yang dulunya dikenal sebagai Partai Anak Muda, hari ini telah mengacaukan kaderisasi, dimana pemilihan ketua umum dilakukan seperti memilih CEO perusahaan. Tentu ini menjadi citra yang buruk bagi partai tersebut”,tegasnya.
Sementara Rektor Universitas Tarumanegara menyampaikan bahwa salah satu komitmen merawat kebangsaan yaitu dengan menciptakan pendidikan tinggi yang unggul dan berkualitas. Ia pun menyampaikan bahwa Universitas Tarumanegara lewat kepemimpinannya turut berpartisipasi memberi solusi pada mahalnya pendidikan tinggi di Indonesia. Dia pun mengajak semua hadirin pada kuliah umum tersebut agar bersama memikirkan solusi untuk mengatasi biaya pendidikan tinggi yang mahal terutama pada Universitas Swasta.
“Di Universitas Tarumanegara, saya berupaya untuk memberikan yang terbaik, tidak serta merta ketika uang kuliah mahal tidak ada solusi yang kita berikan, kita berikan beasiswa 30% – 40% untuk mahasiswa/i berprestasi, karena saya sadar betul bagaimana penderitaan rakyat dan dengan pendidikan berkualitas, kita turut merawat kebangsaan dengan menciptakan lulusan-lulusan terbaik, berintegritas dan berbudi luhur, tetapi terkadang kita dihadapkan dengan problematika pendanaan, ya kita ini kan Universitas swasta, mau kasi uang kuliah murah, tapi kita mengelola keuangan secara mandiri, adapun bantuan dari pemerintah, itu sangat kecil jumlahnya dibanding bantuan yang diberi pemerintah kepada Universitas Negeri, jadi ya jangan disalahkan kita sepihak ketika tarif uang kuliah yang kita berikan mahal, lalu darimana dana membangun fasilitas di kampus, rumah sakit dan sebagainya. Sekarang bagaimana solusi kita untuk memikirkan solusi untuk memberikan pendidikan tinggi murah dan berkualitas, ayo kita diskusikan bersama”,ujarnya.
Dr. Donny Yusgiantoro sebagai pembicara terakhir menyoroti peran Komite Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
“Tugas komite informasi publik itu ada dua, yakni menetapkan standar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi”, ujarnya
Selain itu, ia juga mengungkapkan soal raihan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada Tahun 2023.
“Korupsi sering kali berakar dari kurangnya keterbukaan informasi. Indeks keterbukaan informasi publik Indonesia tahun 2023 berada pada angka 75,40, yang menunjukkan kategori sedang”, tambahnya.
Dr. Donny juga menegaskan bahwa banyak badan publik yang memiliki informasi namun sulit diakses, dan keterbukaan informasi dikecualikan untuk isu-isu seperti pertahanan dan keamanan.
“Dokumen publik harus selalu tersedia dan transparansi dalam anggaran sangat penting, tetapi ada informasi yang memang dirahasiakan, yaitu menyangkut pertahanan dan keamanan, kalau mau dibuka, harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya”, tambahnya.
Diakhir materi kuliah umum, Ketua Komite Informasi Publik Dr. Donny Yusgiantoro juga menyerukan agar masyarakat lebih pro aktif serta dapat berkolaborasi dengan Komite Informasi Publik.
“Kami tidak bisa bergerak kalau masyarakat tidak melapor ke kami, jika saudara/i meminta informasi publik dan dalam 30 hari kerja tidak ditanggapi oleh badan publik, maka kami bisa masuk untuk memproses keterbukaan informasi publik”, ucapnya mengakhiri. (Rdaksi/Doni BB)
