Jakarta, SatukanIndonesia.com – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Forum pengambilan keputusan tertinggi parlemen ini digelar pada Senin (8/11/2021) pagi ini.
“Sidang dewan perkenankan kami bertanya, apakah laporan komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui ?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin sidang paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen. Baca Juga: Komisi I Yakin Andika Perkasa Mampu Bawa TNI Jadi Lebih Profesional
“Setujuu,” jawab anggota dewan yang hadir. Setelah mendapat persetujuan, Ketua DPR RI pun mempersilakan Jenderal Andika Perkasa memperkenalkan dirinya sebagai Panglima TNI di hadapan anggota parlemen yang hadir di ruang rapat paripruna.
Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa telah menempuh sejumlah rangkaian untuk menjadi orang nomor satu di TNI ini. Pada Rabu (3/11/2021) pekan lalu, pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Surpres) dari Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Baca Juga: 6 Misi Jenderal Andika Perkasa, Nomor 3 Jadi Fokus dan Perlu Dapat Prioritas
Selanjutnya, pada Kamis (5/11/2021), Komisi I DPR menggelar rapat internal guna mengatur jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Sebelum menggelar tahapan ini, Komisi I DPR pun terlebih dahulu menggelar verifikasi administrasi pada hari Jumat (5/11/2021). Baca Juga: Puan Maharani Instruksikan Komisi I Lakukan Fit and Proper Test Jenderal Andika
Selanjutnya, setelah administrasi dinyatakan lengkap, Komisi I DPR pun memutuskan menggelar fit and proper test pada Sabtu (6/11/2021) dalam rangka mendengar visi dan misi dari Andika Perkasa.
Setelah menjalankan fit and proper test, Komisi I DPR pun menggelar verifikasi faktual ke kediaman Andika Perkasa di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/11/2021) kemarin. Akhirnya, pada hari ini Jenderal Andika Perkasa mendapatkan persetujuan dari DPR RI lewat sidang paripurna.(Nal/SI)
