Jakarta, SatukanIndonesia.com – Untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Non-PNS.
Bantuan tersebut menyasar sekitar dua juta PTK non-PNS yang diberikan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020. Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar menyampaikan bahwa yang terdampak pandemi Covid-19 bukan hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga guru, dosen dan tenaga kependidikan.
“Inilah yang menjadi gagasan Kemendikbud agar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS mendapatkan subsidi. Mudah-mudahan program ini memberikan tambahan penghasilan kepada teman-teman kami yang ada di garda terdepan [pendidikan],” ujar Kahar pada acara Dialog Produktif bertema Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11), dikutip dari situs #SatgasCovid19.
Dia menjelaskan bahwa program BSU PTK menyasar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Adapun PTK yang dibidik oleh program tersebut terdiri dari 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan.
Penerima bantuan berjenjang mulai dari pendidik PAUD, dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Adapun, syarat PTK yang mendapat BSU yaitu warga negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.
Menurut Kahar, data penerima manfaat tersebut sudah ada di Kemendikbud. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK. Dengan demikian, pihak Kemenbud sudah mulai menyalurkan program BSU sejak 16 November 2020.
“Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tetapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan,” jelasnya.
Kahar meyakinkan bahwa data yang dimiliki oleh pihaknya tersebut adalah valid. Kemendikbud, menurut dia, melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan dan kartu pra kerja.
“Kami semakin yakin data-data kami tidak ada yang ganda. Sekiranya ada data yang tercecer, dalam artian memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar yang masuk, nanti kami minta Dinas Pendidikan segera memperbarui data. Tentu acuan kami data yang sudah terdaftar di batas tanggal terakhir 30 Juni yang lalu. Kalau baru memasukkan data tentu tidak bisa,” terangnya.
