MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen memberdayakan pengusaha orang asli Papua (OAP) bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah provinsi Papua Barat.
“Kami ditantang oleh Ketum Kadin, Arsyad Rasjid, untuk memberdayakan 10.000 pelaku UMKM. Fokus saya adalah pada saudara-saudara OAP yang bergerak di UMKM,”ungkap Suriyati, Sabtu (28/09/2024).
Suriyati menekankan, pentingnya pengelolaan data UMKM di seluruh kabupaten di Papua Barat sebagai langkah awal.
“Kita harus berbasis data. Langkah pertama kami adalah mendata UMKM yang ada di Papua Barat melalui asosiasi di bawah naungan Kadin,”ujarnya.
Ditegaskannya, prioritas Kadin Papua Barat untuk pengusaha OAP.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Prioritas kami adalah pelaku UMKM OAP,”ucap Suriyati.
Untuk itu, ia meminta para pengurus Kadin Papua Barat agar tidak khawatir dengan dinamika internal Kadin Nasional.
“Kadin Papua Barat aman di bawah kepemimpinan Bung Arsyad Rasjid. Kita memiliki legalitas,”jelasnya.
Setelah pelantikan Presiden, Suriyati menambahkan bahwa akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia.
Melkianus, seorang pengusaha lokal dan pengurus Kadin Papua Barat, mengapresiasi komitmen Ketua Kadin Papua Barat yang memprioritaskan pemberdayaan UMKM bagi pengusaha OAP.
“Ini adalah komitmen luar biasa untuk memberdayakan UMKM OAP. Kita tidak boleh lagi bergantung pada paket-paket APBD,”kata Melkianus.
Suriyati mengakui bahwa Papua Barat menghadapi tantangan daya beli yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.
“Melihat kondisi ekonomi Papua Barat yang memerlukan perhatian, kami akan mengambil langkah strategis melalui program kerja yang telah ditetapkan setelah musyawarah provinsi. Kami akan fokus pada program prioritas,”jelas Suriyati.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, perekonomian Papua Barat pada triwulan II 2024, diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp 29.406 miliar. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tercatat sebesar Rp 19.378,02 miliar.
Ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 18,21 persen dibanding triwulan I 2024. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Industri Pengolahan, yaitu 34,44 persen. Di sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,47 persen.
Secara tahunan, ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2024 dibanding triwulan II 2023 tumbuh sebesar 21,11 persen. Pertumbuhan tertinggi di sektor Industri Pengolahan mencapai 37,96 persen, sementara komponen ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 46,12 persen.
Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat dengan sektor minyak dan gas bumi pada semester II 2024 dibanding semester I 2022 tumbuh sebesar 11,68 persen. Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,87 persen, sementara komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 16,10 persen.
Sementara Koordinator Umum Bidang Ekonomi Kadin Papua Barat, Jakob Yenu, menyatakan bahwa salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lambat dan penurunan daya beli masyarakat adalah Kabupaten Manokwari pada 2024.
“Banyak masyarakat mengeluh tentang pertumbuhan ekonomi dan daya beli di Kabupaten Manokwari,”ungkap Jakob.
Jakob juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha terjerat hutang di koperasi dan bank.
“Pemerintah harus lebih jeli dalam memperhatikan pelaku usaha dan investasi di daerah ini, karena daya beli sangat rendah dan beberapa pelaku usaha berpotensi gulung tikar karena terlilit hutang,”ujarnya.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Kadin Papua Barat untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait persoalan ekonomi di Manokwari.
“Kami berharap pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Manokwari,”tandasnya. [GRW]
