Batam, satukanindonesia.com – Lanjutan sidang kasus Gordon Silalahi salah satu contoh dari sekian banyak kasus penegakan hukum yang tidak berkeadilan dan diduga dikriminalisasi oleh penegak hukum di kota Batam Kepri
Hari ini Selasa 16/9/2025 sidang kasus Gordon Silalahi dilanjutkan di Pengadilan Negeri Batam, dengan agenda pembacaan putusan sela, dalam putusan sela itu ketua majelis hakim Vabiannes Stuart Wattimena dan kedua hakim anggota, menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ,dan Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Abdullah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor.675/pid.B/2025/PN Batam atas nama terdakwa Gordon Hassler Silalahi, serta menagguhkan perkara sampai akhir putusan akhir.
Penasehat hukum terdakwa Niko Nikson Situmorang SH.MH.dan dua rekanya meminta kepada majelis Hakim agar semua saksi yang ikut diperiksa dalam perkara itu diminta supaya dihadirkan JPU.
Diwaktu yang sama penasehat marga Silalahi sekota Batam Wirya Silalahi dan ketua Umum IKABSU Kepri Jhonson Fidoli Sibuea, dan Arnol Moudy Timisela turut hadir menyaksikan persidangan, untuk memberi dukungan moral kepada Gordon Silalahi
Sebagai orangtua dan tokoh masyarakat Kepri saya sangat prihatin dengan kasus ini, yang mana seharusnya sesuai yang dialami Gordon bahwa kasus ini termasuk perdata, akan tetapi karena saya menduga kuat ada kepentingan aparat penegak hukum dan pengusaha, dalam kasus ini hingga kasus ini menjadi pidana tuturnya.
Hal senada juga diutarakan oleh ketum IKABSU Jhonson Fidoli Sibuea, saya sangat miris melihat kasus ini dan menurut saya ini sudah termasuk kriminalisasi hukum terhadap seseorang, kita minta kepada Majelis Hakim agar melihat kasus ini dari hati yang dalam dan bisa nantinya memutuskan seadil-adilnya.
Lebih tegas lagi Arnold Moudy Timisela, sebagi salah satu tokoh masyarakat timur merasa prihatin dengan kasus ini melalui para awak media kita mohon agar Majelis Hakim bisa untuk melihat perkara ini seadil-adilnya dan kita juga minta pengusaha pelapor itu harus hadir dalam pemeriksaan saksi minggu depan, sesuai perintah Majelis Hakim tadi kepada JPU dipersidangan karena justru merekalah yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
Jangan sampai timbul konflik sosial ditengah masalah ini dikarenakan perkara dipaksakan sehingga membuat orang lain menjadi korban, kita sama-sama menjaga ketertiban Batam ini dengan berkeadilan akan tetapi saya ingatkan jangan sampi keadilan hukum itu dipermaikan oleh penegak hukum itu sendiri yang bisa membuat persoalan baru yang bisa memicu keributan, kita tidak inginkan itu, kita mau penegakan hukum terutama di wilayah kota Batam berjalan sesuai undang-undang yang berkeadilan.
kita melihat kasus ini sangat aneh, seakan dipaksakan masuk ranah pidana, dan terbukti saudara Gordon Silalahi ditahan dan disidang, sementara kasus ini sudah lama terjadi dan di laporan polisi tingkat polsek menyatakan tidak ada bukti kuat pasal yang disangkakan, dan dilaporan polda juga sama, namun setelah mereka laporkan ke polresta Barelang malah jadi tersangkan dan ditahan, kasus lanjut pidana kan aneh menurut saya.
Maka untuk itu sebagai tokoh masyarakat Batam kita minta Majelis Hakim yang terhormat agar melihat kasus ini dari aspek keadilanya dan gunakanlah hati nuraninya untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya, dan bukan karena adanya pesanan bahkan tekanan dari pihak lain saya kira itu harapan kita, pesanya mengakhiri wawancara dengan awak media.
Sidang akan dilanjutkan hari kamis 18/9/2025, agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pelapor.(HAG)
