JAYAPURA, SatukanIndonesia.Com – Wahli Papua mengecam pernyataan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal cadangan Nikel di tanah Papua.
Pasalnya, seakan mengabaikan masalah sosial dan lingkungan yang dialami masyarakat adat Papua selama ini.
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menyampaikan, pernyataan Bahlil seakan menunjukkan bahwa negara hanya mementingkan investasi dibanding dampak yang merusak tatanan kehidupan masyarakat adat di tanah Papua.
“Masalah dampak sosial dan lingkungan soal keberadaan perusahaan migas, nikel dan sawit ini memang harus mendapat perhatian serius. Faktanya, kondisi masyarakat adat Papua saat ini masih hidup (susah, red) dan masih memprihatinkan,”kata Maikel dalam keterangan persnya, Rabu (13/09/2023).
“Pemerintah Pusat ingin memaksa perusahan-perusahan besar seperti Migas, Nikel dan Sawit ini harus ada di Papua, sama saja Pemerintah ingin Papua dipenuhi investor kotor dan mematikan ini yang dampaknya akan menyebabkan kerusakan besar pada kesehatan, mata pencaharian, ekosistem lokal serta akan mengeluarkan berton-ton karbondioksida ke atmosfer,” ujarnya lagi.
Menurut Maikel, masuknya investor dengan hadirnya perusahaan di daerah pasti akan ada masyarakat yang direlokasi namun tidak benar-benar diperhatikan sebagaimana dari aktivitas perusahan.
“Ini sangat miris, mengingat perusahaan ini sudah sangat lama beroperasi beberapa daerah di Papua, tapi masalah sosial dan lingkungannya belum tuntas juga, dan meninggalkan kerusakan yang secara turun-temurun. Dan dampak buruk ini terjadi sesuai pengalaman yang saat ini terjadi dengan banyaknya perusahaan yang ada di Papua,” kata Maikel.
Oleh sebab itu, Walhi menegaskan penting sekali bagi pemerintah melakukan evaluasi dan review menyeluruh terhadap seluruh izin-izin perusahaan di tanah Papua. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong pelaksanaan AMDAL perusahaan secara terbuka dibahas dengan melibatkan masyararakat adat Papua pemilik tanah adat dan pihak terkait.
“Agar negara tidak semena-mena merampas dan merusak hutan masyarakat adat, selain itu keberadaan hutan Papua menjaga kestabilan suhu di Indonesia. Selain itu hutan Papua juga menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Banyak diantaranya endemik dan beberapa diantaranya masih baru untuk ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Bahlil Lahadalia sebelumnya menanggapi pernyataan terkait estimasi cadangan nikel Indonesia yang semakin menipis. Kementerian ESDM menyebutkan estimasi cadangan nikel RI hanya cukup untuk 15 tahun tergantung pada laju konsuminya. Bahlil mengatakan, terkait hal itu belum ada kajian teknis untuk menyatakan cadangan nikel RI hanya cukup sampai 15 tahun.
“Belum ada satu kajian teknis yang menyatakan bahwa 15 tahun itu kan baru persepsi saja,”kata Bahlil usai acara diskusi ‘Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik’ di Jakarta Selatan, Selasa (29/08/2023).
Sebaliknya, dirinya menyebutkan bahwa saat ini cadangan nikel Indonesia di Papua sangat melimpah. Oleh sebab itu, ia meminta agar persoalan cadangan nikel di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan.
“Jadi saya enggak yakin 15 tahun, masih banyak. Di Papua itu masih banyak nikel. Jadi saya pikir bahwa apa yang dikhawatirkan 15 tahun itu enggak benar,” katanya.
Sebelumnya, Staf Khusus Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM, Irwandy Arif menjelaskan, terdapat beragam perhitungan mengenai cadangan nikel Indonesia.
Menurutnya, ada sejumlah pihak yang mengatakan cadangan hanya cukup untuk 7 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun tergantung laju konsuminya.
“Lamanya cadangan nikel ini tergantung juga penemuan cadangan baru dari eksplorasi. Jadi namanya dinamika itu terjadi, tidak pasti 7 tahun, ada perkembangan-perkembangan,” ujarnya, dikutip dari kontan.co.id, Jumat (18/08/2023).
Menurut perhitungan Kementerian ESDM sendiri, secara kasar cadangan nikel di Indonesia masih cukup untuk 10 tahun hingga 15 tahun mendatang tergantung eksplorasi dan penemuan cadangan baru. Selain itu, banyaknya cadangan mineral juga tergantung pada pemanfaatan nikel limonite selain saprolite. [GRW/redaksi]
