Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan, pada Pemilu 2024 peserta Pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah, agar membuat formulir tidak pernah memiliki paspor negara lain. Hal ini penting, sebab selama ini kewarganegaraan Indonesia menganut stelsel pasif.
“Kalau tidak ditanya, para pasangan calon presiden (Capres) atau calon anggota legislatif DPR/DPD/DPRD (Caleg) serta calon kepala daerah (Cakada) tidak pernah mendeklarasikan mereka pernah punya paspor negara lain atau tidak,” kata Zudan kepada wartawan, Jumat (20/5).
“Jadi ada satu formulir yang dipersiapkan oleh KPU, sehingga calon atau pasangan itu mau men-declare hal tersebut,” tegasnya.
Zudan menjelaskan, sampai saat ini WNI yang mempunyai Paspor negara lain tidak otomatis dinyatakan kehilangan kewarganegaraan. Karena masih memerlukan tindakan atau keputusan pemerintahan yang memastikan kapan kewarganegaraannya hilang.
Menurut Zudan, dalam administrasi pemerintahan apa yang yang dikatakan batal demi hukum itu tidak ada yang terjadi secara otomatis. Hal itu merujuk saat dirinya menangani kasus Djoko Tjandra dan Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan ganda dengan memiliki dua paspor.
“Djoko Candra memiliki Paspor Papua Nugini, Orient Kore punya paspor Amerika Serikat. Tapi keduanya masih juga berstatus WNI dalam Sistem Adminduk karena yang bersangkutan tidak pernah melapor, tidak pernah melepaskan kewarganegaraan, sehingga pemerintah tidak tahu bila yang bersangkutan memiliki dua paspor,” ungkap Zudan.
Padahal, lanjut Zudan, dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan dikatakan salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah memiliki paspor negara lain. Selayaknya, WNI yang mempunyai dua paspor bisa diberikan sanksi.
“Sehingga ketika memenuhi syarat melakukan perbuatan yang telah ditetapkan, maka orang tersebut dapat diberi sanksi kehilangan kewarganegaraannya. Nah, disinilah tindakan pemerintahan yang bersifat konkrit, individual dan final diperlukan. Esensinya adalah diperlukan adanya sebuah keputusan dari pemerintah,” tegas Zudan.
Zudah mengungkapkan, dari dua kasus tersebut, dalam waktu yang bersamaan keduanya memiliki paspor namun tidak otomatis kehilangan kewarganegaraannya dan masih berstatus WNI. Hal Ini disebabkan belum ada tindakan administrasi pemerintah.
Pakar Hukum Administrasi Negara ini juga menjelaskan, pengalamannya di Biro Hukum Kemendagri tahun 2008 hingga 2014, ada asas hukum yang mengatakan ‘Lex superiori derogat legi inferiori’. Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
“Tapi ketika perda-perda di daerah tidak dibatalkan, tetap saja perda yang lebih rendah dari UU dan bertentangan dengan UU, tetap dijalankan dan tidak batal. APBD sah, Perda Perizinan jalan,” papar Zudan.
Oleh karena itu, Zudan berpandangan sepanjang belum ada tindakan administrasi pemerintahan maka Pasal 23 itu belum masuk pada perbuatan hukum konkret.
“Jadi kita belum tahu, Orien Riwu Kore itu kapan kehilangan kewarganegaraan RI-nya, Djoko Tjandra kapan kehilangan kewarganegaraannya,” pungkas Zudan.
