Jakarta, satukanindonesia.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan sekolah-sekolah yang terdampak banjir di Provinsi Bali akan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus mengurangi risiko bencana di masa mendatang. “Kami akan memberikan bantuan berupa sarana dan perbaikan prasarana sekolah sehingga mengurangi risiko dampak banjir, pada tahun anggaran 2026,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam keterangan tertulis yang dilansir dari InfoPublik, Minggu (14/9/2025).
Dalam kunjungan itu, Dirjen Gogot didampingi Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Bali, I Made Alit Dwitama, meninjau langsung SDN 04 Dauh Puri, SDN 12 Dauh Puri, SDN 10 Paguyangan, dan SDN 11 Paguyangan. Ia juga menyerahkan school kit kepada murid-murid sebagai bentuk dukungan awal agar anak-anak tetap bersemangat belajar.
Data sementara mencatat sebanyak 60 sekolah mengalami rusak berat akibat banjir, dengan 906 siswa dan 74 guru terdampak langsung. Secara keseluruhan, terdapat 1.835 sekolah terdampak di Bali berdasarkan pemetaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Rinciannya: Kabupaten Badung: 214 sekolah, Kabupaten Gianyar: 285 sekolah, Kabupaten Jembrana: 226 sekolah, Kabupaten Klungkung: 49 sekolah, Kabupaten Tabanan: 113 sekolah, dan Kota Denpasar: 948 sekolah. “Banjir kali ini cukup parah karena curah hujan yang sangat tinggi. Kami prihatin atas kondisi sekolah-sekolah yang terdampak,” ujar Gogot Suharwoto.
Banjir yang terjadi pada Selasa (9/9) pukul 23.15 WITA menelan korban jiwa. Tercatat 16 orang terdampak, dengan 14 meninggal dunia dan 2 masih hilang, sementara 562 warga terpaksa mengungsi.
Musibah terjadi saat sekolah sedang libur Hari Raya Pagerwesi sehingga tidak ada aktivitas pembelajaran. Namun, kondisi bangunan sekolah tetap terdampak cukup berat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrem mulai 10 hingga 17 September 2025.
Dirjen Gogot menegaskan bahwa layanan pendidikan harus segera dipulihkan. Ia meminta pemerintah daerah menyesuaikan pola pembelajaran dengan kondisi sekolah masing-masing agar hak anak untuk belajar tetap terjamin. “Layanan pendidikan harus tetap diberikan segera untuk memastikan anak-anak kita tetap belajar walaupun di kondisi pasca darurat bencana,” tegas Gogot.
Program bantuan dan revitalisasi yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026 tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik, tetapi juga peningkatan kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat sekolah aman bencana melalui Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Dengan langkah cepat ini, Kemendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas di tengah bencana. Kehadiran negara diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan masyarakat, sekaligus menjadi landasan untuk membangun kembali sekolah yang lebih tangguh dan inklusif.(***)
