Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Dengan Konservasi Indonesia dan Komunike bersama tujuh Non-Govermental Organization (NGO) di Indonesia tentang penguatan pengelolaan sumber daya maritim dan aksi perubahan iklim untuk ekonomi biru
Penandatanganan NKB tentang penguatan pengelolaan sumber daya maritim dan aksi perubahan iklim untuk ekonomi biru dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi dengan Ketua Pengurus Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Pada kesempatan yang sama, diadakan juga penandatanganan Komunike Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Maritim Berkelanjutan yang dilakukan bersama tujuh NGO terkait, yaitu Konservasi Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, World Resource Institute Indonesia, KEHATI, Environmental Defense Fund, Destructive Fishing Watch, dan RARE.
“Penandatanganan NKB dengan Konservasi Indonesia dan Komunike Bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah bersinergi dengan semua stakeholders dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Jodi.
Jodi mengatakan bahwa kemitraan ini nantinya diharapkan dapat mendukung tercapainya target prioritas pemerintah dan target pembangunan nasional.
“Banyak hal kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Knowledge dan resources bisa kita sinergikan untuk tujuan bersama yaitu pelestarian dan pemanfataan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bersama harus race to the top dan dengan bijak mengelola sumber daya maritim,” ujar Jodi.
Empat komitmen yang dituangkan dalam Komunike Bersama tersebut yaitu pertama, investasi ekonomi biru (blue economy investment), kedua, upaya pemenuhan pangan yang bersumber dari laut (blue food), ketiga, pendanaan berkelanjutan (sustainable financing), dan terakhir, tata kelola kemaritiman terpadu (integrated maritime governance).
Adapun beberapa lingkup kerja sama dalam NKB antara Kemenko Marves dan Konservasi Indonesia meliputi kerja sama dalam menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam, pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan (termasuk dukungan dalam perluasan kawasan konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya), pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi biru serta skema pendanaannya.
Ketua Pengurus Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany, mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian dan perlindungan laut yang menjadi kunci penting bagi pembangunan ekonomi biru.
Ia berharap agar konsep seperti Blue Halo S yang disampaikan oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi dalam plenary session pada United Nations Ocean Conference (UNOC) di Lisbon akhir Juni lalu dapat dimulai di Indonesia dan menjadi model dunia untuk membangun keberlanjutan dan mobilisasi pendanaan terpadu dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan sumber daya maritim dan kawasan konservasi ke depan.
Ketujuh NGO tersebut turut menyatakan dukungannya dan berharap agar dapat terus dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah terkait isu-isu lingkungan secara umum, khususnya kelautan.
“Kami harap, kami bisa memberikan berbagai masukan bagi berbagai kebijakan yang ada, terutama yang sesuai dengan fokus utama kami, yaitu kehutanan dan kelautan,” kata Herlina Hartanto Ketua Pengurus Yayasan Konservasi.
InfoPublik
