Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penyediaan layanan pemulihan trauma yang diakibatkan bencana di Pulau Sumatera.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan dampak dari sebuah bencana tidak hanya berupa kesehatan fisik, tetapi terdapat pula gangguan kesehatan mental yang dialami korban bencana.
“Jadi bagaimana memastikan agar ke depan trauma yang ditimbulkan karena bencana itu juga ditangani ya,” ungkap Anis saat ditemui ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Dengan demikian, dia berharap akan lebih banyak disediakan layanan pemulihan trauma di beberapa posko penanganan bencana, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun Aceh.
Nantinya, dikatakan bahwa Komnas HAM pun akan melakukan asesmen terkait dengan dampak bencana di Sumatera terhadap hak asasi manusia.
Usai asesmen dilakukan, Anis akan menyampaikan hasil rekomendasinya kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatasi dampak banjir maupun tanah longsor di daerah itu.
Sejauh ini, dirinya menilai tanggap cepat terhadap bencana di Sumatera sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, yakni melalui evakuasi korban.
Namun, ia mengingatkan langkah lainnya, seperti pemenuhan pangan maupun akses informasi usai bencana, juga harus terus digencarkan.
Menurut dia, berbagai kebutuhan tersebut sudah diidentifikasi oleh para kepala daerah di setiap kabupaten/kota yang terdampak banjir di Sumatera, sehingga hal itu yang harus dijawab oleh pemerintah pusat.
“Kemarin kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah merespons dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik, sehingga tata kelola penanganan bencana bisa cepat, tepat, dan kredibel,” katanya.
Berdasarkan data per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera mencapai 604 jiwa, dan 468 jiwa masih dinyatakan hilang.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan perempuan dan anak terdampak banjir memperoleh bantuan khusus serta layanan pemulihan psikologis atau trauma healing.
“Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya termasuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan nantinya,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah membangun posko penyembuhan trauma bagi masyarakat dan anak-anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi posko yang terletak di Masjid Al-Hafiz ini mengatakan Komdigi selalu aktif membangun posko di setiap bencana, untuk memberikan sarana yang nyaman dan diharapkan bisa menyembuhkan trauma dari bencana yang dialami penduduk sekitar.
“Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun,” kata Meutya kepada awak media di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025) malam. (***)
