MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Minimnya pelayanan kegiatan ekonomi perikanan dan menanggapi keluhan Neyalan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Papua Barat.
Pasalnya, kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun dimasa pemerintahan provinsi Irian Jaya di kabupaten Manokwari saat ini sangat memperihatinkan, dan harus dilakukan revitalisasi.
Wakil ketua DPR provinsi Papua Barat, Ferry Auparay mengatakan, tujuannya untuk melayani kegiatan ekonomi perikanam seperti berlabuh, mendaratkam hasil tangkapan, dan melelangkanya. PPI juga berfungsi memperlancar usaha perikanan.
Manfaat PPI untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat, menjaga kesejahteraan nelayan, menjaga tata niaga ikan, menjaga kelancaran kegiatan usaha perikanan, memberikan pelayanan umum dan jasa, dan menampung dan mendistribusikan hasil tangkapan ikan
Tak hanya itu, kehadiran PPI untuk melayani masyarakat nelayan, khususnya nelayan dengan kapal-kapal berukuran kecil. PPI juga menjadi penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan, seperti pedagang, pengolah, dan industri.
Terlebih khusus PPI di Pasar Ikan Sanggeng, kabupaten Manokwari yang dibangun pada masa pemerintahan Irian Jaya dan dikembangkan pada kepemimpinan Gubernur Abraham Oktovianus Atururi (Alm), yang saat ini kondisinya sangat memperhatikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR provinsi Papua Barat Ferry Auparay menjelaskan, PPI Sanggeng, yang dibangun pada masa pemerintahan Irian Jaya dan dikembangkan pada masa kepemimpinan Gubernur Abraham O Atururi, saat ini kondisinya memprihatinkan.
“Terutama pabrik es yang sudah tidak berfungsi. Membangun rantai dingin membutuhkan biaya sekitar Rp10-11 miliar. Ini di luar kemampuan nelayan lokal,”ujar Ferry Auparay.
Oleh karena itu, menurutnya, Dinas Perikanan provinsi Papua Barat perlu diperhatikan terkait, agar mendukung nelayan dalam menyelesaikan benegai persoalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.
Selain itu, kata Auparay, berharap, revitalisasi PPI dapat mengatasi kendala akses BBM murah bagi nelayan.
Dalam kesempatan ini, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) provinsi Papua Barat mengapresiasi anggota DPR RI asal Papua Barat, Ceroline Makalew, yang telah menyuarakan kebutuhan nelayan di tingkat nasional, khususnya terkait akses BBM subsidi.
“Pemda Provinsi harus memperhatikan kebutuhan dasar nelayan yang selama ini kurang tersentuh. Berkat masukan dari Ibu Ceroline Makalew kepada BPH Migas dan Pertamina, ada perhatian terhadap BBM perikanan,”imbuhnya.
Disamping itu, Ferry Auparay juga angkat bicara mengena terbatasnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Papua Barat pasca pemekaran provinsi Papua Barat Daya.
Pengusaha Migas ini meminta, dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinas Perikanan, dan dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop) untuk berkoordinasi dengan DPRP guna membahas kebutuhan dasar nelayan diantaranya akses BBM, pabrik es, cold storage, dan Air Blast Freezer (ABF). [GRW]
