Jakarta, SatukanIndonesia.com – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku heran ada calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2020 yang memiliki harta minus.
Berdasarkan laporan analisis data harta kekayaan cakada tahun 2020, Calon Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan melaporkan hartanya yang minus Rp3.550.090.050.
“Tapi yang kita agak heran soal yang kita sebut dalam tanda kutip termiskin. Karena yang paling miskin itu hartanya minus Rp3,5 miliar, dengan utang juga ada di situ. Kita enggak mengerti sama sekali,” kata Pahala saat jumpa pers di Kantornya, Kuningan, Jumat (4/12/2020).
Pahala menuturkan pihaknya akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta Cakada yang minus dengan melakukan klarifikasi.
“Nanti kita kalau dia kepilih pasti kita klarifikasi bagaimana bisa sih minus gitu. Kalau sekarang diklarifikasi sensitif, mengganggu proses,” imbuhnya.
Berikut daftar lengkap harta kekayaan 10 peserta Pilkada Serentak 2020 “Termiskin” versi KPK:
1. Indra Gunalan, Cawabup Sijunjung: -3.550.090.050.
2. Bong Ming Ming, Cawabup Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung: -990.711.186.
3. Tri Suryadi, Cabup Padang Pariaman, Sumatera Barat: -988.000.000.
4. Saipul A. Mbuinga, Cabup Pahuwato, Gorontalo: -702.128.300.
5. M. Sholihin, Cabup Indramayu: -667.024.043.
6. Afif Nurhidayat, Cabup Wonosobo: -666.000.000.
7. Hamdanus, Cawabup Pesisir Selatan, Sumatera Barat: -295.890.837.
8. Untung Tamsil, Cabup Fakfak, Papua Barat: -212.308.888.
9. Herman, Cawabup Tana Tidung, Kalimantan Utara: -194.000.000.
10. Ferizal Ridwan, Cabup Lima Puluh Kota, Sumatera Barat: -121.719.928.
“Ini yang kita pikir buat pemilih semacam bukan pendidikan sih, semacam informasi tambahan bahwa untuk daerah-daerah ini paslonnya salah satunya itu hartanya minus,” ucap Pahala.
Dari analisis KPK, terdapat 1.476 calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah itu, calon laki-laki ada 1.315 (89 persen) dan perempuan 161 calon (11 persen).
Sebanyak 53 persen calon berusia lebih dari 50 tahun. Ada pun latar belakang calon terdiri dari 45 persen pengusaha/ swasta lainnya, 38 persen birokrat dan 17 persen legislatif. (CNN/bm)
