Jakarta, SatukanIndonesia. Com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri menyebut pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan Korupsi terkait harga tes PCR. Dugaan korupsi ini menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Selain dugaan korupsi PCR, Firli menyatakan pihaknya juga tengah mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap Formula E di DKI Jakarta. Menurut Firli, dua kasus itu tengah dikerjakan oleh KPK.
“Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula E dan tes PCR, kami sedang bekerja. Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi,” kata Firli dalam keterangannya, Jumat (5/11).
Dia menegaskan, pihaknya tak akan pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Firli menegaskan, siapa pun bisa dijerat oleh KPK sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum. KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti,” ujarnya.
Kementerian BUMN membantah isu mengenai Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR. Kementerian sekaligus menegaskan ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.
“Isu bahwa Bapak Erick Thohir bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” tegas Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/11).
Kemudian di GSI sendiri, lanjut Arya memang ada yang namanya Yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini adalah yayasan kemanusiaan, sahamnya hanya 6 persen.
Menurut Arya, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR.
“Kemudian di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua,” kata Stafsus Menteri BUMN tersebut.
Arya juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Sejauh ini, kata dia, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes.
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan tidak ada maksud bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis, termasuk Luhut yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada tahun 2020 dalam membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19.
Luhut sebelumnya diduga terlibat dalam bisnis tes PCR lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di GSI.
“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” katanya.(***)
