• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPU Sebut Putusan MK Nomor 135 Bisa Tingkatkan Kualitas Demokrasi

KPU Sebut Putusan MK Nomor 135 Bisa Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Agustus 14, 2025
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

November 18, 2026
Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

November 17, 2026
Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

November 17, 2026
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

KPU Sebut Putusan MK Nomor 135 Bisa Tingkatkan Kualitas Demokrasi

[Politik]

Agustus 14, 2025
in Politik
0
0
SHARES
73
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Gedung KPU/Istimewa

Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pemilu nasional dan lokal, akan meningkatkan kualitas demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, Iffa Rosita, di Jakarta, dilansir dari InfoPublik, Rabu (13/8/2025).

Menurut Ifa, putusan MK itu akan mengurangi beban kerja yang berlebih bagi  KPU.

ADVERTISEMENT

“Kualitas dari pelaksanaan pemilihan umum juga dapat lebih baik dengan putusan MK yang memisahkan pemilu,” katanya.

Ifa menegaskan, pihaknya juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di tingkat daerah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan, mengapresiasi  Putusan MK Nomor 135 itu karena akan memperkuat posisi KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu.

“Putusan MK Nomor 135 itu bersifat final dan mengikat, serta  berdampak juga dengan menguatnya peran KPU dan Bawaslu,” katanya.

Yusak menegaskan, putusan MK itu tetap menjamin pelaksanaan pemilu secara langsung sehingga peran KPU dan Bawaslu tetap penting.

Menurut Yusak, putusan MK itu juga dapat menjawab kepercayaan publik meski tidak ada jaminan dapat menghilangkan money politic atau politik uang.

“Memang ada penolakan dari partai politik terhadap putusan MK itu karena mereka yang paling berkepentingan dengan pemilu baik nasional atau lokal,” katanya.

Sebelumnya, MK dengan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, pada  Kamis (26/6/2025), memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah dengan jarak paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.(***)

Komentar Facebook

Tags: Anggota KPU RIIffa RositaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RIMahkmah Konstitusi (MK)
ShareTweetSend

Related Posts

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp4,2 Miliar ke KPU dan Polri

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp4,2 Miliar ke KPU dan Polri

Juli 3, 2026
KPU: Prima Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

KPU Sebut UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye, Ini Syaratnya

Januari 25, 2024
KPU RI: Dokumen Persyaratan 21 Parpol telah Lengkap

KPU RI: Dokumen Persyaratan 21 Parpol telah Lengkap

Agustus 14, 2022

KPU Sosialisasikan Peraturan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Pemilu ke Parpol

Juli 26, 2022
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?