Taput, satukanindonesia.com – Kabupaten Tapanuli Utara terpilih menjadi salah satu dari 42 Kabupaten/Kota di Indonesia—sekaligus perwakilan daerah uji coba nasional—dalam pelaksanaan perluasan perluasan proyek uji coba (piloting) Digitalisasi Bantuan Sosial. Menindaklanjuti program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen/Pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/05/2026).
Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian agenda yang telah dimulai pada hari Kamis (21/05/2026) kemarin. Pada hari pertama tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si, membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial di lokasi yang sama.
Acara berskala nasional ini dibuka resmi oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si. Agenda besar ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan, MP, Kasubdit Monev dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, SH, MH, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom menyampaikan bahwa Bimtek ini dilaksanakan dalam 2 sesi guna mengakomodasi total 510 peserta dari 15 kecamatan se-Tapanuli Utara. Para peserta terdiri dari 251 Operator SIKS-NG, 124 Petugas PPKB, 78 Pekerja Sosial Masyarakat, 35 Pendamping PKH, 14 Pendamping TKSK, dan 8 ASN Dinas Sosial PPPA. Program ini merujuk pada keberhasilan uji coba di Kabupaten Banyuwangi sebagai barometer tata kelola jaminan sosial berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan, MP, dalam bimbingannya menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang tidak hanya mempermudah urusan Perlindungan Sosial (Perlinsos), tetapi juga memangkas birokrasi layanan administrasi kependudukan lainnya.
”Bapak dan Ibu adalah agen. Suksesnya misi transformasi digital ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dokumen catatan sipil secara langsung via smartphone tanpa perlu antre ke Dinas Dukcapil. Namun selaku agen, mohon jaga keamanan data, gunakan password secara bijak, dan hindari mengunduh aplikasi sembarangan agar perangkat aman dari serangan siber,” jelas Ir. R. Agus Irawan.
Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa kehadiran 510 agen di Tapanuli Utara ini akan menjadi perpanjangan tangan pusat untuk memastikan integrasi data di lapangan berjalan presisi. Langkah digitalisasi verifikasi dan validasi ini dipercaya mampu mengeliminasi potensi salah sasaran dalam penyaluran kluster bantuan seperti PKH, sembako, maupun bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, perwakilan KPTDP Samuel Tampubolon mengapresiasi kesiapan Pemkab Tapanuli Utara. Dipilihnya Taput di antara ratusan kabupaten lain di Indonesia membuktikan bahwa komitmen infrastruktur teknologi informasi dan kualitas koordinasi pimpinan daerah dinilai sangat siap menghadapi era transformasi digital nasional.( Tonga Sihite )
