Jakarta,SatukanIndonesia.com – Roda ekonomi global sempat tersendat ketika AS–China menabuhkan genderang perang dagang sejak awal 2018 lalu. Kondisi ini berlanjut hingga tahun berikutnya. Secercah harapan timbul ketika keduanya bernegosiasi. Namun, pandemi covid-19 mengambil alih semua mimpi.
Tak terkecuali di Indonesia, ketika kasus pertama positif virus corona masuk pada 2 Maret 2020 lalu. Guna mencegah penularan covid-19, pemerintah pun menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan, di DKI Jakarta, ibu kota, PSBB dilakukan lebih panjang dari daerah lainnya.
Selama masa PSBB, pemerintah menutup seluruh aktivitas perekonomian, kecuali 8 sektor. Imbasnya, kegiatan perekonomian terpuruk akibat pemberlakuan PSBB. Seperti kerap disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, krisis kesehatan ini menjalar pada semua aspek, termasuk sosial dan ekonomi.
Tekanan ekonomi tampak dari merosotnya pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 menjadi 2,97 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka itu merupakan posisi terendah secara kuartal sejak 2001 silam, yang kala itu tercatat sebesar 3,87 persen.
Keterpurukan ekonomi masih berlanjut. Bahkan, lebih dalam pada kuartal II/2020. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 5,32 persen pada kuartal II 2020 lalu, berbanding terbalik dari kuartal II/2019 sebesar 5,05 persen. Kontraksi ekonomi itu yang pertama sejak kuartal I 1999 yang saat itu minus 6,13 persen.
“Sektor transportasi terdampak luar biasa karena pandemi virus corona. Ini karena ada imbauan work from home (WFH) dan school from home (SFH) sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran pandemi virus corona,” ungkap Suhariyanto.
Dari 17 sektor yang disurvei BPS, cuma tiga sektor yang tumbuh positif, yaitu pertanian sebesar 16,24 persen, informasi dan telekomunikasi 3,44 persen, serta pengadaan air 1,28 persen.
Serangan corona juga menjangkiti sektor manufaktur. Indeks Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur tercatat sebesar 45,3 pada Maret. Kemudian, merosot tajam pada April, yakni 27,5 dan Mei 28,6.
Berpacu dengan penyebaran corona, pemerintah menelurkan program penanganan dampak pandemi dalam kurun waktu yang singkat. Semua program itu terangkum menjadi satu dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran Rp695,2 triliun.
Konsekuensinya, defisit APBN melebar menjadi 6,34 persen, setara Rp1.039,2 triliun dari semula hanya 1,76 persen, setara Rp307,2 triliun. Melebarnya angka defisit disebabkan pendapatan negara diproyeksikan hanya mencapai Rp1.699,94 triliun turun dari sebelumnya Rp2.233,2 triliun.
Dana PEN dikucurkan untuk enam sektor. Rinciannya, mayoritas bantuan Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial. Selanjutnya, bantuan pada UMKM Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
Sektor perlindungan sosial terdiri dari delapan program, mencakup bantuan sosial (bansos) reguler dan non reguler. Dari total pagu Rp203,9 triliun penyalurannya mencapai 78,32 persen, setara Rp159,69 triliun, sehingga merupakan serapan paling tinggi per 7 Oktober 2020.
Untuk bansos reguler, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan Rp36,26 triliun, atau 96,95 persen dari pagu anggaran Rp37,40 triliun. Bantuan itu diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Lalu, program sembako sudah direalisasikan Rp33,98 triliun, setara 77,94 persen dari pagu anggaran Rp43,60 triliun.
Selain bansos reguler, pemerintah juga memberikan bansos non reguler selama pandemi. Meliputi, program sembako senilai Rp600 ribu bagi warga Jabodetabek yang realisasinya sebesar Rp4,51 triliun, setara 66,32 persen dari anggaran Rp6,8 triliun. Bantuan ini telah diberikan kepada 1,9 juta KPM.
Kemudian, bansos tunai Rp600 ribu bagi warga non Jabodetabek yang realisasinya Rp25,54 triliun atau 78,83 persen dari anggaran Rp32,40 triliun. Bansos tunai senilai Rp600 ribu itu disalurkan kepada 9 juta KPM.
Selain itu, pemerintah memberikan BLT Dana Desa yang realisasinya mencapai Rp12,91 triliun dan program diskon listrik yang sudah menyerap anggaran Rp6,97 triliun.
Pemerintah juga merilis program bantuan lainnya selama pandemi, yakni Kartu Prakerja yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat dengan total bantuan senilai Rp3,5 juta per peserta. Hingga 7 Oktober lalu, realisasinya sudah Rp19,87 triliun, atau 99,4 persen dari pagu yang disediakan Rp20 triliun.
Kartu Prakerja diselenggarakan dalam 10 gelombang dan telah berakhir pada 28 September lalu. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan program tersebut tahun depan. “Bantuan presiden untuk UMKM akan dilanjutkan. Kemudian, Kartu Prakerja,” ujarnya belum lama ini.
Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Realisasinya mencapai Rp13,99 triliun kepada 11,6 juta pekerja, setara 36,9 persen dari anggaran Rp37,87 triliun .
Selain perlindungan sosial, serapan bantuan kepada sektor UMKM sebesar 73,24 persen, setara Rp90,42 triliun. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta per orang bagi 12 juta pelaku UMKM.
Saat ini, program tersebut memasuki penyaluran tahap II, yakni kepada 3 juta pelaku UMKM. Targetnya, banpres produktif bisa diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM pada November 2020.
Sedangkan realisasi 4 sektor lainnya meliputi, sektor kesehatan mencapai Rp25,94 triliun atau 29,62 persen dari pagu Rp87,5 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp27,57 triliun setara 25,98 persen dari pagu Rp106,11 triliun, dan insentif usaha mencapai Rp28,32 triliun, setara 23,48 persen dari pagu Rp120,61 triliun. Hanya pembiayaan korporasi yang masih nol dari pagu Rp53,55 triliun.
Secara total, serapan dana PEN hingga 7 Oktober baru mencapai Rp331,94 triliun, setara 47,7 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. “Terkait pemulihan ekonomi, penyerapan pagu sudah Rp331,29 triliun atau 48 persen dari pagu Rp695,2 triliun,” ungkap Menko Airlangga belum lama ini.
Upaya pemerintah melahirkan program dalam kurun waktu singkat memang perlu diapresiasi. Namun, pelaksanaan program penanganan pandemi itu tak lepas dari sejumlah kekurangan yang perlu dievaluasi.
Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai dari enam program dalam PEN, baru dua program yang berjalan sesuai dengan target, yaitu perlindungan sosial dan bantuan kepada UMKM.
Dengan perkembangan penyaluran baru mencapai 47,7 persen pada awal Oktober, Ahmad mengatakan pesimistis target penyaluran 100 persen bisa tercapai di akhir tahun.
Tidak maksimalnya serapan, berdampak pada kurangnya taji program PEN mengatasi pandemi. “Ini yang menurut saya harus diperhatikan, kalau sampai Desember, masih sisa 2 bulan, saya yakin 4 program sulit capai target,” Dilansir dari CNNIndonesia.com.
Namun, realisasi serapan tinggi pun tidak menjamin efektivitas program. Buktinya, terjadi deflasi dalam 3 bulan secara berturut-turut, dari Juli-September. Kondisi ini, mencerminkan jika daya beli masyarakat masih rendah, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana perlindungan sosial hingga Rp159,69 triliun.
“Artinya, bansos tidak cukup mendorong daya beli masyarakat,” terang dia.
Ia menilai kondisi tersebut disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan penerima bantuan belum diperbarui oleh Kementerian Sosial.
Ini pernah diakui oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengungkap sebanyak 92 kabupaten/kota tidak pernah memperbarui data jumlah masyarakat miskin di wilayahnya. Data lama itu membuat jumlah orang miskin di kabupaten/kota tersebut tercatat paling banyak dibandingkan dengan kawasan lainnya.
Juliari juga menyatakan pembaruan data di 319 kabupaten/kota lainnya tidak sampai 50 persen. Artinya, mayoritas data kemiskinan di 319 kabupaten/kota itu masih data lama.
“Hampir semua kelompok itu mendapatkan bantuan sosial, jadi ketika basis datanya lemah, otomatis, katakanlah banyak yang tidak tepat sasaran. Ini jumlahnya jutaan, dikalikan Rp600 ribu selama 4 bulan,” katanya.
Kedua, mekanisme bansos melalui sembako, terutama di Jabodetabek, dinilai tidak menciptakan efek pengganda (multiplier effect) pada perekonomian.
Ketiga, besaran bansos Rp600 ribu belum bisa mengkompensasi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, khususnya golongan masyarakat ekonomi paling bawah.
“Karena disebar merata Rp600 ribu, tidak efektif menurut saya, karena antara orang yang butuh dan tidak butuh itu sama, semua sama rata, sama rasa. Akhirnya ketika semua sama, penggunaan beda-beda,” paparnya.
Senada, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program PEN belum efektif mendorong daya beli. Hal ini tampak dari konsumsi rumah tangga yang masih minus 5,51 persen pada kuartal II 2020.
“Meskipun tujuannya baik, tapi dalam tahap pelaksanaan agak terlambat dari beragam bantuan itu,” ucapnya.
Sepakat dengan Ahmad, Yusuf menyebut, permasalahan utama yang membuat penyaluran lambat adalah data. Menurutnya, permasalahan data ini sudah terjadi sebelum pandemi, sehingga mengakibatkan kualitas penyaluran bantuan kurang optimal.
“Sebelum covid-19, masalah penyaluran bansos ini terkendala data sehingga tidak tepat sasaran dan tidak akurat. Sayangnya, pada masa pandemi masalah data ini, belum ada terobosan memperbaiki data, khususnya bansos,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai sejumlah porsi program tidak seimbang dengan kebutuhan di lapangan, yakni program Kartu Prakerja dan bantuan subsidi gaji. Kuota dua program itu tidak mencerminkan prioritas penanganan yang ideal.
Untuk diketahui, Kartu Prakerja memiliki kuota 5,6 juta. Namun, berdasarkan informasi Manajemen Pelaksana (PMO) kartu Prakerja, jumlah pendaftar membludak hingga 30 juta orang.
Ini mencerminkan banyaknya masyarakat korban PHK hingga pencari kerja yang membutuhkan dana dari program Kartu Prakerja. Sayangnya, jumlah kuota hanya 5,6 juta, sehingga belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta.
Di lain pihak, kuota bantuan subsidi gaji lebih banyak, yakni 15,7 juta pekerja. Bantuan itu ditujukan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.
“Padahal, kalau dibandingkan skala prioritas, orang yang kena PHK dibandingkan dengan orang yang masih bekerja, skala prioritas ini kepada orang yang kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Dengan catatan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program penanganan pandemi covid-19 tahun depan. Jika tidak, gelontoran dana jumbo itu hanya jalan di tempat atau menguap tanpa menimbulkan dorongan pada roda ekonomi.
Ahmad menuturkan pemulihan ekonomi bergantung pada perkembangan kasus pandemi covid-19. Namun, pemerintah tidak boleh menggantungkannya kepada vaksin corona.
Selama vaksin corona belum ditemukan, maka pemerintah perlu menggelontorkan dana pemulihan ekonomi. Belum lagi, distribusi vaksin itu sendiri membutuhkan waktu lama untuk menjangkau semua masyarakat.
“Sebagian masyarakat, ketika pandemi masih tinggi, risiko masih tinggi, mereka sudah aware (sadar) akan risiko ini. Jadi, mereka tidak ke pusat perbelanjaan, mengurangi transportasi umum, berkumpul, sehingga ekonomi tak akan optimal,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mendukung rencana pemerintah melanjutkan program PEN pada 2021. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan PEN sebesar Rp356,5 triliun, atau sekitar 51,28 persen dari pagu PEN tahun ini.
Dana tersebut dialokasikan untuk perlindungan sosial Rp110,2 triliun, bantuan UMKM Rp48,8 triliun, kesehatan Rp25,3 triliun, insentif usaha Rp20,4 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp136,7 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun
Namun, Ahmad menilai program itu membutuhkan modifikasi, sehingga lebih bertaji memulihkan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memaksimalkan penyaluran pada program PEN yang realisasinya tinggi pada tahun ini, yakni perlindungan sosial dan UMKM.
Untuk perlindungan sosial, misalnya, pemerintah masih memiliki ruang mengerek besaran bantuan yang diberikan ke KPM, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Pasalnya, ia menilai bantuan kepada kelompok ekonomi terbawah sebesar Rp600 ribu masih tergolong rendah karena hanya mewakili 15 persen-20 persen dari pengeluaran bulanan mereka.
Idealnya, bantuan bagi kelompok tersebut, yakni Rp1 juta hingga Rp1,5 juta, sehingga bisa mengkompensasi pendapatan mereka yang hilang akibat pandemi. Besaran itu, mewakili 50 persen dari pengeluaran mereka dalam sebulan yakni Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.
“Kelompok bawah kan paling sensitif, dengan situasi krisis, mereka lah yang paling mudah kehilangan pekerjaan, bila kehilangan pekerjaan tambahannya hanya kecil itu, tidak akan banyak mengubah,” imbuhnya.
Selain perlindungan sosial, program yang bisa dimaksimalkan tahun depan adalah bantuan kepada UMKM. Mengingat, realisasinya mencapai tertinggi kedua, yakni 73,24 persen.
Ahmad mengatakan masih banyak UMKM yang belum tersentuh melalui bantuan itu, karena baru menyasar 12 juta pelaku UMKM. Di sisi lain, jumlah pelaku UMKM sendiri berdasarkan data Kemenkop UKM mencapai 60 juta pelaku.
“Sebagian besar UMKM penjualannya turun, akhirnya diikuti dengan produksi turun. Keuntungan turun, bahkan banyak yang sudah tidak sanggup lanjut, itu otomatis multiplier-nya ke ekonomi besar sekali,” ucapnya.
Faktanya, alokasi PEN pada kedua program tersebut berkurang cukup signifikan. Perlindungan sosial turun dari Rp203,9 triliun menjadi Rp110,2 triliun dan bantuan UMKM dari Rp123,46 triliun menjadi Rp48,8 triliun.
Sebaliknya, pemerintah mengerek anggaran sektoral K/L dan pemda dari Rp106,11 triliun menjadi Rp136,7 triliun, padahal realisasinya saat ini saja baru 23,48 persen.
“Komposisinya harus dilihat kembali, saya kira masih ada kesempatan. APBN sudah diketok, tapi ada evaluasi akhir tahun ini, bisa menjadi bahan masukan untuk formulasi baru,” ucapnya.
Sebetulnya, Sri Mulyani telah melemparkan wacana perubahan alokasi anggaran PEN tahun depan karena alokasinya dinilai cukup rendah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan perubahan alokasi anggaran PEN 2021 itu.
Pendapat lain disampaikan Yusuf. Ia menyebut pemerintah hendaknya memaksimalkan upaya memulihkan kembali konsumsi rumah tangga yang sumbangannya mencapai 60 persen kepada PDB. Mengingat, konsumsi rumah tangga masih jeblok minus 5,51 persen pada kuartal II 2020.
Caranya, memperluas basis penerima program bansos, seperti PKH, maupun bansos non reguler, seperti Kartu Prakerja dan bantuan UMKM.
“Untuk mendorong agar daya beli tidak selemah tahun ini, misalnya, memperluas target penerima PKH saya kira ini langkah yang bagus dilakukan pemerintah untuk jaga daya beli,” katanya.
Hal lain yang menjadi catatan pemerintah untuk pelaksanaan PEN tahun depan, adalah percepatan realisasi penyalurannya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi beberapa kali meluapkan kemarahannya lantaran realisasi PEN masih lambat.
“Pemerintah harus mencari cara agar spending-nya lebih cepat. Tahun depan realisasi belanja PEN yang lambat tidak bisa diterima lagi,” tandasnya.
