Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membocorkan rencana penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah akan menambah kepemilikan di Freeport Indonesia sebesar 10 persen.
“Beberapa waktu terakhir ini kami tengah membicarakan perpanjangan pengelolaan Freeport. Freeport ini kan sekarang sudah milik pemerintah Indonesia karena sahamnya sudah 51 persen pemerintah Indonesia, dan kita melihat pendapatan dari Freeport dari tahun ke tahun semakin baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir iNews.id, Jumat (28/4/2023).
“Maka pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham. Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10 persen,” sambungnya. Bahlil menambahkan, saat ini rencana tersebut masih dalam proses pembahasan untuk dimatangkan. Namun, dia memastikan penambahan saham tersebut akan dilakukan.
“Tapi ini masih bocoran saja, nanti kami akan sampaikan rilisnya secara resmi. Saat ini masih dalam pembahasan-pembahasan, belum deal. Tapi pembahasannya sudah hampir matang. Nanti kalau sudah selesai kami akan umumkan,” ucap Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa ke depan, pemerintah akan meminta investor untuk membangun smelter di Papua. Sehingga kelak, smelter tidak hanya ada di Gresik saja.
“Doakan semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama. Negara harus mendapat pendapatan yang lebih banyak ini yang sedang kita diskusikan di Kementerian Investasi,” katanya.
Hal penting lainnya, Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan Freeport Indonesia kepada pemerintah, terkait potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas pada tahun 2024.
“Kemungkinan besar tahun 2024 akan lunas,” ucapnya.(***)
