Jakarta, SatukanIndonesia. Com – Massa perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Hal itu disuarakan massa dalam aksi mimbar demokrasi perempuan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
Para peserta aksi mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan. Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu atas kondisi demokrasi yang sangat buruk di masa reformasi yang dilakukan Presiden Jokowi.
Mike Verawati, salah satu peserta mengatakan aksi ini dilakukan untuk menyuarakan situasi menuju pemilu yang sudah tidak baik-baik saja. Mereka melihat sikap presiden yang mulai tidak netral dan berpihak kepada paslon tertentu.
“Kami perempuan menyerukan bahwa pemilu seharusnya digunakan sebagai momentum untuk membangun melakukan perubahan yang baik bagi negara ke depan. Merekomendasikan hal-hal yang perlu diperbaiki, ditumbuhkan agar masyarakat sejahtera dan betul-betul dapat menjalankan demokrasi,” kata Mike, sebagaimana dilansir iNews.id.
Pihaknya turut menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang justru terang-terangan melakukan pelanggaran.
“Sampai saat ini kami menyayangkan karena Jokowi justru mengingkari hal-hal yang sebenarnya dia ucapkan ketika kita dukung di masa yang lalu bahwa demokrasi harus dijalankan dengan beretika, bahwa pejabat negara publik harus netral, tapi semuanya dihancurkan oleh Jokowi dengan semua yang dilakukan,” ucapnya.
Berikut isi deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM:
- Kami menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa;
- Kami menolak penyalahgunaan kekuasaan presiden dalam mendukung pasion dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki;
- Kami menolak keberpihakan presiden pada pasangan calon/ pasion yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu dan tanpa pertanggungjawaban di depan hukum termasuk perkosaan massal Mei 1998;
- Kami menolak pajak kami digunakan untuk kepentingan politik partisan melalui pembagian bantuan sosial/ bansos sebagai wajah baru penyalahgunaan kekuasaan.
- Kami menagih sumpah, nilai-nilai, seluruh janji penegakan demokrasi, HAM, kesejahteraan rakyat dan kepatuhan pada konstitusi yang saat ini diingkari dan menjadi warisan buruk bagi generasi muda Indonesia. (***)
