JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Menteri Hak Azazi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai meminta, jajarannya untuk terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurutnya, integritas itu merupakan suatu perbuatan bukan penilaian. Meski demikian, penilaian penting dilakukan untuk bisa mengukur apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan.
“Pencanangan Zona Integritas ini, diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja. Jadikan momen ini, sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat,”ujarnya melalui siaran pers, yang diterima media ini, Sabtu (01/02/2025).
Sementara Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengapresiasi, komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Purwadi menyebut pencanangan ini merupakan langkah strategis yang harus terus dilakukan berkelanjutan untuk mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.
“Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,”ujarnya.
Purwadi menjelaskan, sebelum dilakukannya restrukturisasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2023. Prestasi ini menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja.
Selain itu, dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit telah meraih predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM antara tahun 2014 hingga 2024.
Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Mengakhiri arahannya, Purwadi meminta Kementerian HAM untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturasi dengan Kementerian PANRB.
Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
“Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional,”tandasnya. [GRW]
