Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Alvin Lie mengatakan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah medis di Indonesia masih belum merata, bahkan masih ada daerah yang belum memiliki aturan terkait pengelolaannya.
“Kesadaran tentang pengelolaan limbah medis ini belum merata di Indonesia. Kalaupun pemerintah daerah sudah mengetahui, pengawasannya yang masih lemah, itulah yang terjadi,” kata Alvin dalam konferensi pers virtual hasil tinjauan Ombudsman RI terkait pengelolaan limbah medis, dipantau dari Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Hal itu dia utarakan setelah tinjauan Ombudsman RI menemukan masih ada pemerintah daerah yang tidak memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan limbah medis. Selain itu, juga ditemukan masih ada ketidaksepahaman unsur pemda terkait pengelolaan limbah medis.
Hasil tinjauan yang dilakukan di beberapa provinsi itu juga menemukan masih terdapat daerah yang tidak memiliki fasilitas pengangkut, sehingga limbah medis yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) berhenti sampai tahap penyimpanan.
Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga terkadang masih kurang ketat, yang diatribusikan akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan kewenangan.
Ombudsman menemukan bahwa pemerintah daerah juga tidak memiliki data faktual terkait timbulan limbah medis, jumlah yang telah dihasilkan, diangkut, dan yang sudah diolah.
Mereka juga menemukan bahwa beberapa pemerintah daerah tidak menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.
Alvin mengakui bahwa biaya pengelolaan limbah medis tidaklah kecil, maka diperlukan keseimbangan antara keamanan lingkungan, kemudahan dan biaya. Kendala biaya itulah yang menjadi salah satu isu dalam pengelolaan lingkungan, dengan keterbatasan dapat mendorong pengambil jalan pintas dengan membuang limbah yang masuk kategori infeksius itu.
“Tadi kami juga bahas dengan kementerian-kementerian terkait, kita perlu segera merespons kondisi ini agar tidak berkembang lebih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dapat membahayakan kita di masa depan,” ujarnya. (ms/ant)
