Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah memberlakuan aturan pengurangan kerumunan di dalam transportasi umum guna menekan tingginya angka kasus aktif Covid-19 di Jakarta selama masa PPKM Darurat.
Aturan itu diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam rangka PPKM Darurat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan bahwa ada 6 aspek kebijakannya terkait dengan aturan keputusan pembatasan tersebut.
“Pembatasan meliputi pembatasan kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang, pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum, pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum, pengaturan operasional ojek online dan ojek pangkalan, pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan jalan kaki, serta perlindungan terhadap penumpang, awak, dan sarana transportasi,” ujar Syafrin dikutip dari PPID, Senin (5/7/2021).
Jakarta memang berbeda dengan aturan Pemerintah Pusat soal pembatasan kapasitas transportasi umum. Jakarta menerapkan batas kapasitas lebih ketat, yakni 50%, sedangkan pusat 70%.
“Jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi,” ungkapnya.
Berikut pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum:
a. Transjakarta: 05.00-20.30
b. Angkutan Umum Reguler dalam Trayek: 05.00-20.30
c. MRT: 06.00-20.30
d. LRT: 05.30-20.00
e. Angkutan Perairan: 05.00-18.00
f. Angkutan Malam Hari/ Angkutan Tenaga Kesehatan: 20.31 – 21.30
g. KRL Jabodetabek: Sesuai pola operasional KRL
Selain itu, juga dilakukan pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya seperti terminal bus dalam kota, stasiun MRT, stasiun LRT, dermaga/pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal dan halte bus.
Aturan bagi para Ojek Online dan Ojek Pangkalan pada masa PPKM ini diperbolehkan mengangkut penumpang dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Pengemudi Ojek Online dan Ojek Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari 5 (lima) orang dan saat menunggu penumpang wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor minimal 1 (satu) meter,” jelasnya.
Untuk mencegah adanya kerumunan, perusahaan aplikasi Ojek Online wajib menerapkan Teknologi Informasi Geofencing agar pengemudi tidak berkerumun dan menerapkan sanksi pada pengemudi yang melanggar.
Berikut aturan pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan jalan kaki:
a. Setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan:
1.) Fasilitas parkir khusus sepeda sebesar 10% dari kapasitas parkir yang tersedia
2.) Fasilitas parkir khusus sepeda wajib berada dekat pintu masuk utama gedung, diberi tanda khusus parkir sepeda, serta dilengkapi petunjuk arah lokasi
3.) Fasilitas shower bagi pengguna sepeda
b. Penyediaan fasilitas parkir khusus sepeda pads halte BRT Transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan/dermaga dan bandar udara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi petunjuk arah lokasi.
Diharapkan kepada setiap penumpang tetap menjaga kesehatan dan bagi sarana transportasi tetap menyediakan hand sanitizer, menggunakan masker dan melakukan disinfeksi kendaraan sebelum dan sesudah beroperasi. (FA/SI).
