Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Pemerintah memberikan santunan kepada anak-anak korban kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Korban GGAPA ini tersebar di 27 Provinsi dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta.
Santunan itu diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Muhadjir menyampaikan, pemberian santunan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar korban terdampak mendapatkan perawatan terbaik.
Secara total, bantuan yang disalurkan sebesar Rp 16,54 miliar.
“Santunan ini sifatnya murni yang merupakan bentuk perhatian, kepedulian dan empati dari pemerintah atas kasus ini,” tutur Muhadjir pada acara Santunan Kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak di Kemenko PMK Jakarta, sebagaimana dilansir TRIBUNNEWS.COM, Rabu (10/1/2024).
Dalam mendukung pemberian santunan kepada korban, Kementerian Sosial RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 185/HUK/2023 tentang Pemberian Santunan Kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal.
Pemberian bantuan berupa santunan diberikan sebesar Rp50 juta bagi korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah meninggal dunia.
Sedangkan korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah sembuh atau masih menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis diberikan santunan sebesar Rp60 juta.
Rinciannya sebesar Rp. 50 juta untuk bantuan dan Rp. 10 juta untuk biaya transportasi.
“Ada pun yang lain termasuk proses hukum, kita hormati dan kita ikuti sebagaimana mestinya,” kata Muhadjir.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 312 korban dengan rincian 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/rawat jalan.
Sehingga total bantuan yang disalurkan sebesar Rp16,5 miliar.
Pada acara tersebut turut hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Plt. Kepala BPOM RI Rizka Andalusia, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet Yuli Harsono, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abetnego Panca Putra Tarigan. (***)
