Jakarta, satukanindonesia.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan nilai transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.
Penghargaan tersebut diraih setelah nilai transaksi UMK Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,7 triliun melalui penguatan sistem pengadaan yang semakin inklusif terhadap produk UMKM lokal.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan capaian itu merupakan hasil sinergi perangkat daerah, pelaku usaha, dan UMKM di tengah tantangan ekonomi.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah,” kata Elisabeth di Jakarta, dilansir dari pantau, Kamis, 7 Mei 2026.
Elisabeth menjelaskan capaian transaksi UMK tersebut didukung Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem E-order.
Menurutnya, penguatan UMKM dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, digitalisasi, legalitas usaha, penguatan koperasi, hingga akses pengadaan pemerintah.
“Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha keluarga,” ujarnya.
Elisabeth menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.
“UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ucapnya.
Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap pengembangan UMKM melalui kebijakan belanja pemerintah yang berpihak pada produk lokal.
