Jakarta, SatukanIndonesia.com – Perombakan (reshuffle) kabinet Jokowi tinggal menghitung hari. Selain karena adanya pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan, akan ada reposisi beberapa menteri.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4/2021), yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.
Terkait wacana reshuffle kabinet ini, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMAS memberikan tanggapan. Menurutnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi patut diganti posisinya kareana sudah tidak bisa lagi diharapkan memimpin Kementerian Perhubungan.
“Layak untuk menggantikan beliau sebagai Menteri Perhubungan adalah Doni Monardo. Selama menjabat sebagai Kepala BNPB dan Satgas Penanggulangan Covid-19, ia dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Fernando kepada SatukanIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (14/4/2021).
Sementara, Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat ini menjadi panglima, lanjut Fernando, kemungkinan besar akan diganti juga. Menurutnya yang memiliki kans besar menggantikan beliau sebagai panglima adalah KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.
“Sebagai orang dekat Jokowi, Hadi berpeluang menempati posisi Kepala Kantor Staf Presiden. Sedangkan, jika Laksamana TNI Yudo Margono diangkat menjadi Panglima TNI yang berpeluang menjadi KASAL adalah Laksdya Amarulla Octavian yang saat ini sebagai Rektor UNHAN. Beliau sudah berhasil selama memimpin Universitas Pertahanan,” tuturnya.
Sedangkan Kepala Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang belakangan diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi Taman Mini Indonesia Indah, menurut Fernando, kemungkinan akan dipercaya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan A Djalil. Sebab ia berpendapat, Sofyan Djalil memang layak diganti karena belum memiliki kinerja yang baik.
Begitu pun dengan Kementerian Pendidikan yang baru saja menerima penggabungan Kementerian Ristek, Fernando menilai orang dari Muhammadyah mendapat posisi menteri tersebut.
“Sepertinya Abdul Mu’ti yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah berpeluang menempati posisi menteri itu,” ujarnya.
Muhajir Effendi yang selama ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan representasi perwakilan Muhammadiyah akan diganti. Disebutkan, kemungkinan besarnya Partai Amanat Nasional akan masuk kabinet dengan menempatkan Zulkifli Hasan menggantikan Muhajir Effendi.
Fadjroel Rachman yang selama ini menjadi Juru Bicara Presiden juga dianggap Fernando gagal mengemban tugas. Pasalnya, ia menilai karena selama ini banyak program dan informasi dari Presiden tidak tersampaikan kepada publik dengan baik.
Untuk menggantikan Posisi Fadjroel Rachman, Fernando berpendapat, Sayed Junaidi Rizaldi, yang adalah putra Riau mampu menggantikan Fadjroel. “Selama ini Sayed sudah melakukan fungsinya seperti jubir Presiden dalam meng-counter hal negatif dan menyampaikan informasi mengenai program Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Survei IPO
Berdasarkan survei IPO terkait kinerja kementerian/lembaga, peluang reshuffle kabinet dan potensi capres 2024, Nadiem (dengan persentase 40 persen) termasuk lima besar menteri yang diinginkan publik untuk diganti. Nama lainnya ialah Menkominfo Johnny G. Plate (55 persen), Menkumham Yasonna H. Laoly (47 persen), hingga Mentan Syahrul Yasin Limpo (44 persen).
Survei itu dilakukan pada 12-23 Oktober 2020. Metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.
Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(*)
