• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Dirut RS Ummi Bogor Akan Diperiksa Soal Rizieq Shihab

Periksa Saksi, Polres Bogor Perdalam Dugaan RS UMMI Menghalangi Kerja Satgas Covid

Desember 1, 2020
Dilantik Akhmad Munir, Ini Susunan Lengkap Pengurus PWI Jawa Timur Periode 2026–2031

Dilantik Akhmad Munir, Ini Susunan Lengkap Pengurus PWI Jawa Timur Periode 2026–2031

November 14, 2026
Cak Item dan Cak Lucky Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Jatim 2026–2031

Cak Item dan Cak Lucky Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Jatim 2026–2031

November 14, 2026
ADVERTISEMENT
Disiapkan Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Menkeu Nazara : Terserap Rp1,17 Triliun

Disiapkan Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Menkeu Nazara : Terserap Rp1,17 Triliun

November 14, 2026
Dado Herdiansyah : Jika Polemik Ijazah Gibran Dipersoalkan, Periksa Seluruh Pejabat Negara! Jangan Ada Standar Ganda

Dado Herdiansyah : Jika Polemik Ijazah Gibran Dipersoalkan, Periksa Seluruh Pejabat Negara! Jangan Ada Standar Ganda

November 14, 2026
Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

November 14, 2026
Komisi Yudisial Rintis Pengadilan Ramah Pantau untuk Perkuat Pengawasan Perilaku Hakim

Komisi Yudisial Rintis Pengadilan Ramah Pantau untuk Perkuat Pengawasan Perilaku Hakim

November 14, 2026
Menko Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Perlu Diisi Pejabat Lain

Menko Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Perlu Diisi Pejabat Lain

November 14, 2026
DPD RI Dukung Siapa Pun Calon Wapres

DPD RI Dukung Siapa Pun Calon Wapres

November 14, 2026
Waket MPR RI Mendorong Kemitraan Setara Negeri-Swasta Di Sistem Pendidikan Nasional

Waket MPR RI Mendorong Kemitraan Setara Negeri-Swasta Di Sistem Pendidikan Nasional

November 14, 2026
Pemerintah Indonesia Bentuk Pokja Khusus Tangani 13 Kasus Berat HAM

Pemerintah Indonesia Bentuk Pokja Khusus Tangani 13 Kasus Berat HAM

November 14, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 14, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

Periksa Saksi, Polres Bogor Perdalam Dugaan RS UMMI Menghalangi Kerja Satgas Covid

[Hukum]

Desember 1, 2020
in Hukum
0
0
SHARES
33
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Polresta Bogor Kota menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan menghalangi atau menghambat Satgas Covid-19 di Kota Bogor, Selasa (1/12/2020).

“Hari ini, enam orang akan kami periksa. Yakni ketua pelaksana Satgas Covid-19, kepala dinas kesehatan, kepala BPBD, sekuriti dan ahli pandemi,” kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Hendri Fiuser.

Pada Senin (30/11/2020), 13 orang telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Kemarin, empat orang dari Satgas Covid-19 Kota Bogor, dua dari MER-C dan 7 orang dari RS Ummi Bogor.

“Dari RS Ummi dua merupakan perawat yang menangani itu (Habib Rizieq) dan lima dari pihak manajemen, baik direktur utama, umum dan pelayanan dan pemasaran serta dokter jaga,” jelas Hendri.

Hendri menjelaskan, materi pemeriksaan mulai dari SOP, kerja sama antara RS Ummi dengan Satgas Covid-19 dan Wali Kota Bogor hingga prosedur pelaporan jika ada pasien COvid-19.

“Pokoknya mulai beranjak dari prosedur. Kalau ada prosedur yang dilanggar maka upaya untuk menghalang-halangi itu,” katanya.

“Di situ ada SOPnya dan tata cara pelaporan secara berkala dan tertentu melaporkan, nah kalau ini tidak dilaksanakan ada apa? Mengapa tidak melaporkan itu, nanti akan terlihat dari perbuatan menghalang-halanginya,” tambahnya.

Sebelumnya,Sementara Direktur RS Ummi Andi Tatat menjelaskan, pelaksanaan tes PCR terhadap Rizieq Shihab melalui MER-C, bukan sengaja ditutupi oleh pihak rumah sakit.

“Tidak ada maksud dari kami untuk menutupi. Kami akui ada kelemahan dalam komunikasi, sehingga terkesan menghalang-halangi. Seharusnya, saat ini tim dokter pribadi melakukan tes. Sesuai kesepakatan antara saya dan pemkot harus disaksikan. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas Covid-19 Kota Bogor,” kata Andi. (ms)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Covid-19HukumMER-CRizieq ShihabSatgas Covid-19
ShareTweetSend

Related Posts

Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi

Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi

November 7, 2026
Pemkot Bekasi Tegaskan Kebijakan PPPK dan Belanja Pegawai Mengacu Regulasi Pemerintah Pusat

Pemkot Bekasi Tegaskan Kebijakan PPPK dan Belanja Pegawai Mengacu Regulasi Pemerintah Pusat

Juni 11, 2026
IKAFH Undip: Arah Kebijakan Hukum Perdagangan Internasional Belum Tegas

IKAFH Undip: Arah Kebijakan Hukum Perdagangan Internasional Belum Tegas

Juni 13, 2025

Pemerintah Diminta Tertibkan Penambangan Emas Ilegal di Papua

April 15, 2025

Perkuat Kapasitas Masyarakat, YLBH Sisar Matiti Gelar Pelatihan Dasar Paralegal

April 14, 2025
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?