JAKARTA, satukanindonesia.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan dukungan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui penambahan personel dan dukungan sarana udara.
“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personel untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,”ujar Panglima Jilah kepada awak media seusai pertemuan.
Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo terhadap Kalimantan Barat tidak hanya dalam penanganan karhutla, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, hingga dukungan TNI-Polri.
“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,”katanya.
Panglima Jilah juga menyoroti, tudingan terhadap masyarakat peladang sebagai penyebab karhutla.
Dijelaskannya, aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik dan lokasi berbeda dengan kawasan perkebunan, khususnya di wilayah lahan gambut.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,”ucapnya.
Untuk itu, ia menegaskan, masyarakat adat memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas pembakaran lahan. Masyarakat juga melakukan pemantauan di wilayah masing-masing untuk memastikan pembakaran dilakukan secara terkendali.
“Jadi kalau kita membakar, dimana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,”tuturnya.
Panglima Jilah menambahkan, tradisi berladang telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun, jauh sebelum perkebunan berkembang di Kalimantan. Kedekatan masyarakat adat dengan alam membuat upaya menjaga lingkungan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.
Karena itu, masyarakat adat terus melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat agar warga tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,”ungkap Panglima Jilah.
Pertemuan tersebut menegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mencegah dan menangani karhutla di Kalimantan Barat.
Upaya tersebut tidak hanya membutuhkan dukungan personel dan teknologi, tetapi juga keterlibatan masyarakat yang memahami kondisi serta karakteristik wilayahnya. [***/GRW]
