• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Permohonan Uji Materi UU Parpol Dari Partai Garuda Dikabulkan MK Sebagian

Permohonan Uji Materi UU Parpol Dari Partai Garuda Dikabulkan MK Sebagian

Mei 6, 2021
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

November 22, 2026
ADVERTISEMENT
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

November 21, 2026
Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

November 21, 2026
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

November 21, 2026
FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

November 21, 2026
Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

November 21, 2026
Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

November 21, 2026
Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

Permohonan Uji Materi UU Parpol Dari Partai Garuda Dikabulkan MK Sebagian

[News] [Hukum]

Mei 6, 2021
in Hukum, News
0
0
SHARES
160
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Partai Garuda.

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Garuda dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Anwar.

Anwar mengatakan, Pasal 173 Ayat 1 yang dimohokan Partai Garuda untuk diuji, dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary treshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.”

“Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary treshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota, dan partai politk yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”

Dalam kesempatan yang sama hakim konstitusi Aswanto menjelaskan, verifikasi pada partai politik untuk menjadi peserta pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategi sebab partai politik merupakan manifestasi dan perwujudan aspirasi rakyat.

Ia mengatakan, untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan yang sangat berat.

Namun, jika melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kotenstasi politik, mahkamah menilai ada ketidakadilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta pemilu pada verifikasi kontestasi pemilu selanjutnya.

“Dalam prespektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memberlakukan sama terhadap seuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda pada sesuatu yang harus seharusnya diperlakukan berbeda,” ujar Aswanto.

“Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap partai politik peserta pemilu baik partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan,” ucap dia.

Ilustrasi sidang MK

Diberitakan sebelumnya, Partai Garuda menggugat Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu terkait ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu ke MK.

Pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945.

Sehingga, partai politik yang sudah dinyatakan lulus verifikasi di Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk lulus sebagai peserta Pemilu selanjutnya.

Gugatan tersebut diwakili oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri. Partai Garuda sendiri telah lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Menurut pemohon, verifikasi membutuhkan biaya yang besar karena partai politik harus menghadirkan setidaknya 1.000 anggota partai atau 1/1.000 jumlah penduduk di 75 persen kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Proses tersebut juga dinilai sangat melelahkan karena sulitnya mengatur jadwal 1.000 anggota partai yang harus hadir dalam verifikasi.

“Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan potensi kerugian bagi pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang,” tulis pemohon. (FA/SI).

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Dikabulkan SebagianMahkamah KonstitusiMKPartai GarudaUji MateriUU Parpol
ShareTweetSend

Related Posts

Mahkamah Konstitusi Tidak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi Tidak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024

Oktober 7, 2026
Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Putusan MK soal Anggaran MBG Mulai Diterapkan pada 2027

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Putusan MK soal Anggaran MBG Mulai Diterapkan pada 2027

Agustus 3, 2026
Mahkamah Konstitusi Putuskan Soal Anggaran MBG, Menkeu: Pemerintah Siap Laksanakan

Mahkamah Konstitusi Putuskan Soal Anggaran MBG, Menkeu: Pemerintah Siap Laksanakan

Agustus 1, 2026

MK Putuskan Operator Seluler Diwajibkan Sediakan Opsi Sisa Kuota Tetap Aktif

Juli 24, 2026

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Juni 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?