Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli mengkritik kebijakan Pemprov DKI menutup putaran balik atau u-turn di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan lantaran menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki atau pedestrian.
Taufik mengaku kecewa dengan kebijakan itu karena menurutnya telah mengobrak-abrik sistem pembangunan transportasi di Jakarta.
“Yang paling mengecewakan adalah diobrak-abriknya pembangunan sistem transportasi di Jakarta oleh Penguasa Jakarta yang baru. Terakhir dengan ‘dibunuhnya’ jalur sepeda dan pedestrian di Kebayoran,” kata Taufik sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Senin (17/4).
Menurutnya, arah pembangunan transportasi Jakarta di era Anies Baswedan sudah sangat bagus. Bahkan, kata dia, mendapat penghargaan International Sustainable Transportation Award 2021.
Ia mengatakan di masa Anies, prioritas pembangunan transportasi adalah pejalan kaki, sepeda, kemudian transportasi publik, mobil atau motor listrik dan terakhir mobil motor BBM.
“Cara utamanya adalah bagaimana menarik sebanyak-banyaknya warga menggunakan transportasi publik. Untuk mencapai fasilitas halte, warga diharapkan jalan kaki melewati pedestrian yang bagus atau naik sepeda. Itu akan menjadikan warga sehat dan polusi udara berkurang,” kata dia.
Di zaman Anies, Pemprov, kata dia, kemudian membangun halte-halte TransJakarta yang lebih bagus dan banyak. Lalu diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti MRT dan LRT.
Menurutnya, kebijakan itu berdampak pada pengurangan kemacetan karena banyak masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi.
“Nah, sekarang semua itu mau dihancurkan? Memang sekarang arahan untuk pembangunan transportasi Jakarta seperti gimana sih?” ucap Taufik.
Selain dari DPRD, langkah Pemprov ini juga sebelumnya menuai kritik dari Koalisi sipil yang terdiri dari Green Peace, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, FDTJ (Forum Diskusi Transportasi Jakarta), dan KPBB (Komisi Penghapusan Bensin Bertimbel).
“Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set back (mundur),” kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4).
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah merespons kritik itu.
“Ya namanya kritik itu masukan buat Pemda DKI, itu bagus saran-sarannya,” kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
Ia mengatakan jalur sepeda akan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan. Namun, Heru tidak menjelaskan apakah jalur sepeda akan kembali dibuat di tempat tersebut.
“Jalur sepeda difasilitasi oleh Dishub, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terabaikan, kita fasilitasi semua,” katanya.(***)
