SORONG, satukanindonesia.com – Menanggapi berbagai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dan yang terjadi akhir-akhir ini dan masa lalu di tanah Papua. Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. buka suara.
Menurutnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang dipimpin Natalius Pigai belum mampu menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia terlebih di Tanah Papua.
“Kinerja Natalius Pigai (Menteri HAM) masih zero atau Nol, sehingga perlu dievaluasi. Dan kita terus mendorong, agar dia (natalius pigai) mampu menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,”kata Mandenas kepada media ini, di kota Sorong, Minggu (02/07/2026).
Padahal, lanjut Yan Mandenas, tugas utama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) utamanya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, diantaranya merumuskan kebijakan di bidang HAM guna menyelesaikan berbagai macam pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.
“Kalau dia (natalius pigai) jadi menteri HAM, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah HAM di Papua. Sebaiknya mundur saja. Jangan banyak ngomong di media, kalau belum banyak kinerja yang dia tunjukin,”tegasnya.
Menurut politisi Gerindra asal Tanah Papua ini, sepanjang kepemimpinannya (natalius pigai) di KemenHAM RI belum ada terobosan atau kebijakan untuk memproteksi kebijakan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, baik yang terjadi belakangan ini dan pelanggaran HAM Berat masa lalu.
Katanya, padahal Natalius Pigai adalah mantan komisioner Komnas HAM, dan seharusnya ia (MenHAM) sangat memahami berbagai masalah pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia, yang terus disuarakan oleh para aktivis, masyarakat termasuk Komnas HAM.
“Tapi selama kepemimpinan natalius pigai sebagai Menteri HAM RI, banyak keluhan dari teman-teman Komnas HAM di seluruh Indonesia. Karena MenHam (natalius pigai) belum mampu berkolaborasi,”bebernya.
Padahal, menurutnya, MenHam tidak perlu turun, tinggal mengundang mereka (komnas HAM) dan menginventarisir masalah. Sambung, kemudian MenHam membuat kebijakan baru untuk menekan berbagai macam pelanggaran HAM di seluruh Indonesia.
“Jadi, sebagai anggota DPR RI menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi kinerja MenHAM,”tegasnya lagi.
Supaya, ia menambahkan, kedepan seorang Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) bisa mampu berkolaborasi, mampu bersinergi dengan kementrian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah (Pemda)
“Evaluasi MenHAM harus dilakukan. Supaya bisa menempatkan orang-orang yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah HAM ini diera pak Prabowo sesuai dengan penugasan di KemenHAM,”pungkasnya. [GRW]
