Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menyikapi pergantian pejabat DKI yang tidak sesuai prosedur dan protes yang dilayangkan banyak pejabat yang dimutasi, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest menyatakan protesnya terhadap keputusan yang diambil Anies. Pemerintahan Anies dinilai tidak transparan terkait alasan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut, Selasa, 17/07/2018
“Zaman Pak Ahok, penggantian pejabat biasa terjadi. Bahkan sering. Hanya saja, Pak Ahok akan memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi Gubernur terhadap PNS pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan,” ungkap Rian.
Prosedur pergantian pejabat saat masa kepemimpinan Ahok dilakukan berdasarkan laporan kinerja bukan hanya dari laporan tertulis internal. Laporan kinerja ini didasarkan pada tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS Gubernur dan juga Qlue.
“Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal,” imbuh Rian.
Rian mengatakan bahwa anggaran siluman UPS terbongkar karena mantan Kepala Bappeda tersebut berani melapor kepada Gubernur kala itu. Waktu itu, Ibu Tuty melaporkan adanya 12,1 triliun Rupiah anggaran titipan yang tidak sesuai prosedur. Ahok dengan tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi.
“Saat pembahasan Raperda Reklamasi pun, salah satu petinggi DPRD ingin menguntungkan pihak pengembang karena mau menghilangkan konsep kontribusi tambahan pengembang yang ingin dikenakan Gubernur. Ini terbongkar karena peranan Ibu Tuty,” tambah Rian. “Pergantian kepala Bappeda yang sering menjadi gatekeeper harus menjadi perhatian bersama para pengawal anggaran dan penggiat anti-korupsi.”
PSI menghimbau ICW serta Divisi Pencegahan KPK untuk mengawasi rawannya penganggaran APBD 2019. Tahun Anggaran ini sangat penting karena sarat permainan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar untuk Pilkada DKI lalu dan juga untuk modal persiapan Pilpres dan Pileg 2019.
Rian mempertanyakan kenapa posisi pengawal anggaran yang sangat penting ini, yakni Kepala Bappeda, dibiarkan kosong pada masa sangat kritis. Padahal, Kepala Bappeda yang baru saja dicopot itu terbukti mampu mengawal APBD dari praktek korup. Rian kuatir ada kesengajaan supaya muncul lagi celah untuk permainan anggaran menjelang tahun politik.
“Masih hangat di ingatan kita semua tindak tanduk DPRD DKI yang pro anggaran siluman dan menolak sistem e-budgeting. Kita tidak ingin hal itu terulang kembali,” tutup Rian.(*)
