Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Bupati Kepulauan Meranti M Aidil menjadi perbincangan usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan sebagai setan dan iblis. Video potongan pernyataan Adil itu beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Adil saat rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12). Ia kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Meranti.
Dalam rapat itu, ia juga sempat mengancam akan pindah ke Malaysia hingga mengangkat senjata karena merasa pemerintah pusat tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
Adil menjabat sebagai Bupati Meranti sejak Februari 2021 lalu. Sebelum menjadi orang nomor satu di Kota Sagu itu, adil sempat menduduki sejumlah kursi.
Ia memulai karir dengan mencalonkan sebagai kepala desa, namun gagal. Setelahnya ia terpilih sebagai anggota DPRD tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Di DPRD Provinsi Riau, Adil maju dengan Partai Hanura. Ia kemudian terpilih untuk jadi anggota dewan periode 2014-2018.
Ia lalu pindah partai ke PKB. Pada Pileg 2019 lalu, pria kelahiran 18 April 1972 ini terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2019-2024.
Kursi legislatif itu hanya sebentar ditempati Adil, ia kemudian menjajal keberuntungan kursi eksekutif. Bersama seorang purnawirawan polisi bernama Asmar, Adil maju pada Pilkada 2020.
Dengan perolehan suara 37.116, pasangan itu mengalahkan tiga pasangan calon yang berasal dari birokrat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Belakangan, sejumlah pemberitaan menyebut Adil telah keluar dari PKB dan bergabung dengan PDI Perjuangan.
Sebelum menjadi sorotan karena pernyataannya, Adil beberapa bulan lalu juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar.
Adil menolak kunjungan kerja Syamsuar dan juga menolak hadir di acara yang gelar Pemprov Riau. Acara tersebut juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Pemkab Kepulauan Meranti menyebut aksi M Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.
“Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran, November lalu, seperti dilansir dari detik.com. (***)
