Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Pemerintah disebut belum memasukkan program makan siang dan susu gratis dalam penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
“Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan bapak dan ibu sekalian tentang makan siang gratis, kita belum menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada. Kalau ini program baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN kami nanti ke bapak dan ibu sekalian mulai dari KEM PPKF,” ucap Sri Mulyani, sebagaimana dilansir Tribunnews.com.
Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 nantinya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang. Namun, dia kembali menegaskan bahwa di Kemenkeu belum ada pembahasan terkait program tersebut.
“Makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan sudah dibahas di kabinet waktu kita ngomongin KEM-PPKF, itu baru postur besar. Kalau ada yang menyampaikan ‘tadi kita ngomongin makan siang gratis’ setahu saya sih enggak karena KEM-PPKF kita belum ngomongin. Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal,” jelas Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani memastikan bahwa penyusunan APBN 2025 akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja,” terangnya.
Adapun dalam sesi Raker dengan Komisi XI hari ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Anis Byarwati menyinggung soal program makan siang gratis. Dalam forum tersebut, Anis mengaku bingung terkait implementasi dan anggaran daripada program tersebut.
“Ini masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan,” kata Anis.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PPP Wartiah juga turut mempertanyakan isu program makan siang gratis ini yang diisukan akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Program makan siang gratis akan gerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di NTT untuk disampaikan di forum ini,” ucap Wartiah.
Untuk informasi saja, program makan siang gratis ini menjadi salah satu program kampanye dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (***)
