Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Wakil Ketua MPR Syarief Hasan angkat bicara terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan utuh tentang APBN. Dirinya mempertanyakan apakah memang perlu harga BBM dinaikkan.
“Kalau dinaikan kelak akan melemahkan daya beli masyarakat. Rakyat akan semakin menderita apalagi sekarang inflasi sangat tinggi. Kalau harga BBM dinaikan pasti akan semakin memicu naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).
Kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, menurut pria asal Sulawesi Selatan itu, akan membuat rakyat kecil sengsara. Dikatakan rakyat miskin akan bertambah miskin, yang hampir miskin jadi miskin. “Potensi kemiskinan akan tinggi lagi,” katanya.
Politisi Senior Partai demokrat itu menyebut banyak pos anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutup defisit BBM. Banyak pos yang bisa ditunda, antara lain misalnya Proyek Kereta Api Cepat. Proyek kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu disebut sudah terlalu membebani APBN.
“Apalagi China telah meminta biaya pembangunan Kereta Cepat selanjutnya dibebankan pada APBN,” ujarnya. Hal demikian menurutnya akan menjadi masalah baru.
Tak hanya Kereta Cepat yang akan menjadi beban APBN. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu dipertimbangkan kembali. Pemindahan ibu kota bisa saja dilakukan namun tidak untuk saat ini.
Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu prihatin saat ini program yang berorientasi bantuan untuk rakyat kecil banyak dihilangkan. Dicontohkan, menyangkut tunjangan guru.untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah mulai dihilangkan.
“Jadi saya pikir perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh,” tuturnya. Sebagai politisi dari Partai demokrat, dirinya menyebut partainya dengan tegas menolak kenaikan BBM.
Dirinya setuju bila subsidi yang ada harus tepat sasaran. Subsidi yang ada jangan sampai diterima oleh orang-orang yang tidak berhak.
“Jangan sampai dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil mewah. Bila tepat sasaran akan semakin memperkecil defisit,” tegasnya.(***)
