BIAK, satukanindonesia.com – Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Wale mengumumkan, peninjauan terhadap perjanjian keamanan negaranya dengan China telah dimulai.
Matthew Wale mengatakan, ia hanya diizinkan membaca perjanjian tahun 2022 satu hari sebelum pertemuan resmi di Canberra pada bulan Mei tahun ini, tak lama setelah ia terpilih sebagai perdana Menteri, sebagaimana dilansir dari laman RNZ Pasifik, Senin (10/8/2026).
Menyoroti kurangnya pengungkapan yang semestinya pada saat kesepakatan itu dibuat, ketika ia masih menjadi pemimpin oposisi, Wale mengatakan kepada parlemen bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi.
Oleh karena itu, ia telah meminta pemimpin oposisi saat ini, Manasseh Sogavare, yang menjabat sebagai perdana menteri pada saat perjanjian dengan China, untuk mendukung peninjauan tersebut.
Hal ini terjadi setelah Sogavare menuduh adanya kurangnya transparansi terkait perjanjian baru yang telah ditandatangani pemerintah Wales dengan Amerika Serikat yang memungkinkan Penjaga Pantai AS memiliki akses lebih besar ke Kepulauan Solomon.
Sebagai tanggapan, Wale mengatakan, bahwa tidak akan ada lagi ‘kerahasiaan’ terkait perjanjian yang mengikat negara.
“Saya menyerukan kepada Pemimpin Oposisi untuk mendukung peninjauan ini, Dewan ini harus mendukung prinsip bahwa tidak ada perjanjian yang boleh berlaku tanpa persetujuan yang berdasarkan informasi dari Parlemen.”
“Jika itu standarnya, maka standar itu harus berlaku untuk setiap perjanjian yang telah ditandatangani negara ini, dan bukan hanya sebagian,”kata Wale.
Wale, yang telah mengawasi perubahan kebijakan luar negeri yang menurut pengamat membuat Kepulauan Solomon kembali condong ke barat, juga menekankan bahwa China tetap menjadi mitra penting bagi negaranya.
Dia mengatakan Kepulauan Solomon tetap “sahabat bagi semua dan musuh bagi siapa pun”. [GRW]
