MANOKWARI, satukanindonesia.com – Guna mengurangi ketegangan di Papua Barat. Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Wale menyerukan, Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengambil langkah-langkah konstruktif.
Termasuk mempertimbangkan langkah-langkah demiliterisasi dan pembentukan proses dialog, yang inklusif dan kredibel.
Hal ini ditekankan Perdana Menteri (PM), Matthew Wale sebagaimana dikutip dari laman www.solomonstarnews.com, Senin (06/07/2026).
Ia mengatakan, pentingnya mengatasi situasi hak asasi manusia (HAM) dan mengakui aspirasi sah rakyat Papua Barat. termasuk keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri, melalui cara-cara damai dan sah.
Wale menegaskan, aspirasi-aspirasi ini harus diberikan pengakuan yang semestinya dan bahwa suatu proses yang kuat dan kredibel harus dibentuk untuk mengatasinya.
“Perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog, saling menghormati, dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia,”katanya.
PM Wale juga menyampaikan, keprihatinan mendalam atas laporan meningkatnya kekerasan, dan mengecam keras pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah, serta pembunuhan pilot Amerika Serikat (AS).
“Perlindungan nyawa warga sipil harus tetap menjadi prioritas utama, dan semua pihak harus menahan diri secara maksimal,”katanya.
Selanjutnya, Perdana Menteri menyatakan, keprihatinan atas apa yang tampaknya merupakan kebijakan berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah personel militer Indonesia, di Papua Barat.
Ia memperingatkan, militerisasi lebih lanjut berisiko memperburuk ketegangan daripada menyelesaikannya.
“Perdamaian tidak dapat dijamin melalui kekerasan. Indonesia tidak dapat mengharapkan tercapainya stabilitas dengan mencoba memaksakan kontrol melalui kekerasan,”tambahnya.
Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Wale juga menegaskan kembali komitmen Kepulauan Solomon untuk mendukung keterlibatan damai, stabilitas regional, dan penghormatan terhadap HAM. [GRW]
