Jakarta, Satukanindonesia.com – TNI AL melalui Tim Satgas Koarmada I dan Tim Quick Response Kodaeral IV Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil mengamankan KM Dolphin GT 22 yang diduga melakukan pelanggaran hukum di Perairan Selat Beliah Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jumat (26/12).
KM Dolphin diketahui berlayar dari Tanjung Pinang, Tanjung Batu, dan menuju Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya dilaksanakan penghentian, penangkapan dan pemeriksaan oleh unsur TNI AL di laut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian dokumen Crew List dengan jumlah dan data pengawak kapal yang berada di atas kapal.
Selain pelanggaran administrasi pelayaran, tim gabungan juga menemukan barang terlarang yang diduga narkotika yang disimpan dalam bungkus rokok berbentuk kaleng kotak, berisi 1 paket seberat 0,8 gram, beberapa alat hisap (bong), serta dua kemasan plastik yang diduga bekas pakai. Setelah dilakukan pengecekan BB narkotika di dapat bahwa barang tersebut positif Amfetamin dan Metafetamin.
Adapun data kapal yang diamankan yaitu K DMolphin, GT 22, jenis kapal Cargo (kayu), berbendera Indonesia, dinakhodai oleh A, pemilik kapal SH, membawa 4 orang ABK, serta dengan muatan produk campuran Nestle sejumlah 1.956 kardus. Selain itu, juga diamankan barang ABK diantaranya 5 unit HP, 1 unit Itel, dompet hitam, 5 unit tas ransel, alat hisap sabu (bong), dua paket sabu 0,8 gram, dan korek api.
Kapal selanjutnya dikawal oleh Patkamla Dolphin menuju Mako Lanal TBK untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Dari peristiwa tersebut, kapal beserta pengawak diduga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta tiga orang (nakhoda dan 2 ABK) diduga melakukan pelanggaran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Keberhasilan pengamanan jalur laut ini merupakan wujud nyata implementasi dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwa TNI AL berkomitmen dalam menegakkan hukum di laut, mencegah tindak pidana lintas perairan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut yurisdiksi nasional guna mendukung stabilitas keamanan maritim Indonesia.(RLS/ADMIN)
