MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Kunjungan Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin ke tanah Papua pada awal sampai dengan pertengahan Juli 2023 menuai sorotan.
Diantaranya Melky Bleskadit, tokoh Politik asli Papua mengatakan, agenda kunjungan Presiden maupun Wapres dalam rangka meninjau langsung perkembangan atau kondisi sosial, politik dan hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga Indonesia di Papua.
Sebagai intelektual, Melky Bleskadit melihat bahwa kunjungan ini ada sisi baik dan juga keterlambatan. Namun, mewakili rakyat Papua menyampaikan apresiasi kepada kedua kepala negara yaitu Presiden dan Wapres.
“Baru kali ini kepala negara bisa berkunjungan lama di Papua, dengan alasan kunjungan yang begitu lama.Itu sudah pasti ada hal-hal prinsip yang mau dilakukakan atau bersifat terselubung yang mau dilakukan oleh pemerintah di tanah Papua. Kenapa masa kepemimpinan sudah mau berakhir, baru lakukan kunjungan yang cukup lama seperti itu di Papua,” kata Melky Bleskadit kepada media ini, Kamis (20/07/2023).
Berikutnya, Melky mengemukakan, mengenai isu sentral yang terjadi di kanca Internasional bahkan di Indonesia, perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Sehingga, ada kesetaraan berpikir dan bertindak dalam rangka pelaksanaan orientasi politik pembangunan di tanah Papua dan ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan.
“Ada tingkatan-tingkatan universal yang menjadi konsentrasi penting bagi Negara atau Pemerintah Pusat (Pempus) bagi orang asli Papua (OAP) secara khusus, maka arus ada pendekatan dan kerja nyata yang bisa mewujudkan harapan bahwa OAP adalah bagian dari Indonesia,”sebutnya.
Adanya kunjungan Presiden dan Wapres di tanah Papua, dia berharap, semua program sektoral di Pemerintah Daerah (Pemda) harus dievaluasi maksimal. Supaya, kedepannya OAP dan pembangunan di tanah Papua jangan terus menjadi masalah dengan alasan-alasan yang tidak membangun.
“Sehingga apa yang menjadi orientasi atau tujuan kedatangan daripada kepala negara, dengan durasi waktu yang cukup lama ini. Bisa menemukan titik persoalan yang terjadi di Papua,”imbuhnya.
Lebih jauh, Melky Bleskadit menuturkan, kelembagaan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Pusat (Pempus) misalnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin, dan telah melantikan Anggota BP3OKP perwakilan provinsi di tanah Papua.
“Orientasi dan formatnya kerja BP3OKP seperti apa? Kemudian dengan mempertahankan dan menjalankan perubahan UU Otsus, harus dilihat secara baik. Cobalah libatkan orang asli Papua untuk melihat persoalan-persoalan mendasar di Papua,”aku Melky Bleskadit.
“Yang terpenting itu, kita harus lakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan negara yang hanya melihat kutipan pesan lalu dijadikan sebagai alat keputusan. Ini yang tidak boleh,”tegasnya.
Menurutnya, BP3OKP harus melibatkan akademisi dan politisi asli Papua. Pasalnya, persoalan Papua sangat prinsip, dan untuk membentuk kelembagaan apa saja dalam rangka mencari format penyelesaian atau meniadakan persoalan mendasar di Papua itu cukup rumit.
“Lembaga-lembaga yang dibentuk ini akan lembaga penggiringan saja. Tapi untuk menghilangkan persoalan dasar di Papua itu, tidak akan mungkin. Maka membentuk orang-orang yang fleksibel dan efektif dalam mendorong masalah kita di tanah Papua, sehingga ada titik temu antar pemerintah pusat dan pihak-pihak tertentu di Papua,”bebernya.
Dikatakannya, Pemerintah Pusat harus duduk bersama dengan OAP yang ingin menentukan nasibnya sendiri, untuk membicara persoalan substansi dan mendasar yang terjadi di Papua.
“Bukan persoalan substansi di Papua itu, menjadi bahan untuk pemerintah membentuk program dan lembaga. Terus dinyatakan masalah selesai. Tidak bisa begitu, sebab persoalan Papua itu persoalan Idelogi,”tegas Bleskadit.
“Jadi kunjungan mendadak dan begitu lama oleh Kepala Negara (Presiden dan Wapres-red) tidak akan pernah menyelesaikan persoalan mendasar OAP. Terkecuali ada format-format secara internasional yang dipergunakan, maka dipastikan aka nada titik temu,”kata dia.
Namun, Bleskadit menegaskan, apabila pemerintah pusat masih menggunakan format seperti ini untuk menyelesaikan persoalan mendasar di Papua, dipastikan masalah Papua tidak akan pernah terselesaikan.
“Ini persoalan ideology, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kunjungan atau datang tiba-tiba dengan durasi waktu yang lama. Ini bisa membuat kecemburuan bagi daerah lain di luar Papua,”tegasnya lagi.
Tak hanya itu, dia mengemukakan, OAP juga harus diberikan ruang untuk berpikir dan merasakan bahwa dia (orang asli papua-red) sebagai pemilik tanah Papua dan sumber daya alam (SDA) merasa terlibat dalam proses kenegaraan di Republik Indonesia, sehingga ada keseimbangan.
“Pemerintah pusat jangan berpikir bahwa mengangkat OAP menjadi gubernur, dan bupati adalah sebuah jawaban. Sebenarnya tidak, tapi justru itu sangat merugikan. Karena kita ini hanya dipasang sebagai alat, tetapi semua unsur-unsur penting dalam pemerintahan itu kita tidak lakukan,”tandasnya. [GRW/redaksi]
