Wakatobi, SatukanIndonesia.Com –Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi momentum untuk menjadikan Reforma Agraria sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Indonesia meyakini bahwa pemulihan global hanya akan tercapai jika tidak ada satu negara pun yang tertinggal. Oleh karena itu, sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Indonesia berkomitmen mengajak negara-negara mengedepankan pemulihan bersama.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin, melalui video sambutan pada Penutupan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, pada Jumat (10/6/2022).
Penutupan pertemuan puncak acara itu digelar di Patuno Resort, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dikatakan Wakil Presiden RI dapat dimulai dari penataan pemanfaatan tanah. Dan hal tersebut hanya dapat terwujud melalui kerja sama dan sinergi lintas sektor, utamanya dalam membuat terobosan demi pemanfaatan tanah yang optimal.
Selain itu, kerja sama juga dibutuhkan untuk memastikan tanah bebas dari konflik demi pemanfaatan tanah secara berkelanjutan.
“Kerja kolaboratif harus terus didorong, salah satunya melalui optimalisasi GTRA, sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” ujar Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin menekankan bahwa penataan aset dan akses di wilayah pesisir serta daerah terpencil dan tertinggal membutuhkan komitmen, antara lain dengan memberikan kepastian hukum Hak atas Tanah.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar penyelesaian persoalan lahan di wilayah-wilayah perbatasan, seperti legalisasi aset pada 111 pulau-pulau kecil terluar, harus menjadi perhatian bersama.
“Legalisasi aset sangat penting untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghindari konflik terkait status hukum wilayah negara dengan negara lain. Selain itu, upaya ini akan menghidupkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tutur Wakil Presiden RI.
Di akhir pidato, Wakil Presiden RI berharap melalui Pertemuan Puncak GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat menjadi model atau percontohan penyelesaian persoalan agraria bagi masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu.
“Pertemuan itu semestinya dapat juga mengakselerasi pelaksanaan program Reforma Agraria untuk kesejahteraan semua rakyat,” tutup Ma’ruf Amin.
Sebagai informasi, dalam rangkaian Pertemuan Puncak GTRA Summit 2022 terdapat sesi panel Rapat Koordinasi Nasional yang terdiri dari tiga panel dengan 3 (tiga) subtema yang berbeda. Adapun bahasan pada subtema 1, yakni Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha; subtema 2, Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar; dan subtema 3, Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil. Dari ketiga sesi panel tersebut, kemudian menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah terkait dengan agraria keseluruhan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau.
Pertemuan Puncak GTRA Summit 2022 itu juga menghasilkan Deklarasi Wakatobi sebagai bentuk komitmen bersama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan. Deklarasi Wakatobi terdiri dari Deklarasi oleh Pemerintah Pusat, Deklarasi oleh Pemerintah Daerah, dan Deklarasi Bersama.
Deklarasi Pemerintah Daerah dibacakan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, sedangkan Deklarasi Pemerintah Pusat dibacakan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kemudian Deklarasi Bersama dibacakan oleh Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto bersama tuan rumah Bupati Wakatobi, Haliana(***)
