
JAKARTA, satukanindonesia.com – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang merespons Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP).
Yvonne menyampaikan, Indonesia saat ini masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) maupun International Stabilization Force (ISF).
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF), dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,”ujar Yvonne dalam pernyataan yang dikutip, Kamis (29/10/2026).
Yvonne menjelaskan, posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya.
Dia menyebut, Indonesia akan terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas. Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Albanese menilai rencana tersebut dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Adapun Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru, untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB.
Indonesia sebelumnya menyatakan, akan menjadi anggota badan tersebut dan telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) mengatakan, pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan.
Pernyataan tersebut mengulang posisi Indonesia sebelumnya.
Albanese mengatakan, Indonesia selama ini secara historis mendukung perjuangan Palestina.
Namun, menurut dia, keputusan bergabung dengan BoP dapat membawa risiko bagi posisi Indonesia. [***/GRW]













